Dua Tahun Prabowo–Gibran, Kerja Nyata untuk Rakyat dan Pentingnya Komunikasi Publik

Jakarta: Pada 20 Oktober 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun. Dua tahun tentu belum cukup untuk merealisasikan semua program dan kebijakan yang dijanjikan saat kampanye politik dalam menuntaskan seluruh persoalan bangsa.

Namun, dua tahun ini menjadi momentum penting untuk melihat arah kebijakan pemerintah, capaian yang telah dihasilkan, serta pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan kedepan.

Salah satu hal yang menarik dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah penekanannya pada program yang berupaya menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung diantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pembangunan Jembatan Garuda, subsidi dan program perlindungan sosial memperlihatkan upaya pemerintah menjadikan pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan sebagai bagian dari agenda nasional.

Di sisi lain, langkah penyelamatan aset negara menunjukkan perhatian terhadap pengelolaan kekayaan nasional dan penegakan hukum. Berbagai agenda tersebut tentu perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan, kualitas, dan dampaknya. Namun, semuanya memberikan bahan penting untuk membaca bagaimana pemerintah berusaha menghadirkan negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh apa yang sudah dikerjakan, tapi sejauh mana hasil pekerjaan itu diketahui dan dipahami publik. Di sinilah komunikasi pemerintah menjadi penting, bukan sekadar menyampaikan keberhasilan, melainkan menjelaskan apa yang berubah, siapa yang merasakan manfaatnya, dan apa yang masih perlu diperbaiki.
 

 

Pembangunan Menyentuh Kehidupan Sehari-hari

Program MBG dan CKG memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap persoalan mendasar yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat. Gizi dan kesehatan bukan sekadar urusan pelayanan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Data yang dilaporkan pemerintah menunjukkan bahwa hingga 31 Agustus 2026, MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Sementara itu, CKG dilaporkan telah menjangkau 99,1 juta orang hingga September 2026. Luasnya jangkauan ini menggambarkan skala pelaksanaan program yang berupaya membawa layanan lebih dekat kepada masyarakat.

Tentu, angka penerima manfaat bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. MBG tetap harus dinilai dari kualitas makanan, keamanan, ketepatan sasaran, dan manfaatnya bagi pemenuhan gizi anak penerima manfaat. CKG juga perlu diikuti tindak lanjut medis agar pemeriksaan tidak berhenti pada penemuan masalah kesehatan, tetapi berlanjut pada penanganan yang diperlukan.

Namun, penting pula melihat arah kebijakannya. Pemerintah berupaya menempatkan pemenuhan gizi dan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan tidak hanya berbicara tentang jalan, gedung, atau proyek fisik, tetapi juga tentang bagaimana anak-anak tumbuh lebih sehat dan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih luas.

Hal serupa terlihat dalam program Sekolah Rakyat dan revitalisasi satuan pendidikan atau sekolah. Sekolah Rakyat dirancang untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sementara itu, revitalisasi sekolah berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan agar proses belajar berlangsung dalam lingkungan yang lebih layak.

Program-program tersebut memiliki tujuan yang saling berkaitan yaitu memperluas kesempatan dan memperbaiki kualitas hidup. Tantangannya adalah memastikan tujuan itu benar-benar terwujud. Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan perkembangan program dengan bahasa yang mudah dipahami.

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui berapa juta orang menerima manfaat atau berapa sekolah memperoleh bantuan. Mereka juga perlu mengetahui perubahan apa yang dihasilkan dan bagaimana dampaknya dapat diukur.  

Jembatan Garuda: Ketika Infrastruktur Menjadi Kehadiran Negara

Ada pembangunan yang nilainya tidak selalu terlihat dari besarnya anggaran, tetapi sangat berarti bagi kehidupan masyarakat. Jembatan desa adalah salah satunya. Bagi warga di wilayah terpencil, jembatan dapat menentukan apakah seorang anak bisa pergi ke sekolah dengan lebih aman, apakah petani dapat membawa hasil panen ke pasar, atau apakah warga dapat mencapai fasilitas kesehatan tanpa menghadapi hambatan yang berat.

Dalam Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 2.500 jembatan desa melalui TNI dan 874 jembatan melalui Polri. Pemerintah juga menetapkan sasaran penyelesaian lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir 2026.

Sementara itu, laporan pemerintah pada Juli 2026 menyebutkan bahwa Program Jembatan Garuda telah menyelesaikan 1.416 jembatan dari target 2.838 lokasi pada saat laporan tersebut disampaikan. Angka-angka ini berasal dari laporan dengan cakupan dan waktu pelaporan berbeda sehingga perlu dibaca secara terpisah.

Di balik angka tersebut, ada persoalan yang dekat dengan kehidupan warga. Jembatan bukan sekadar bangunan yang menghubungkan dua sisi sungai. Ia dapat menghubungkan masyarakat dengan kesempatan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Karena itu, capaian pembangunan jembatan sebaiknya tidak hanya disampaikan melalui jumlah yang telah selesai. Pemerintah juga perlu menunjukkan perubahan yang terjadi setelah jembatan berfungsi: apakah perjalanan menjadi lebih singkat, akses sekolah semakin mudah, distribusi hasil pertanian lebih lancar, dan mobilitas warga lebih aman.

Cerita tentang manfaat inilah yang membuat pembangunan terasa dekat dengan masyarakat. Infrastruktur yang dapat digunakan setiap hari sekaligus menjadi bukti konkret kehadiran negara.  

Koperasi Desa dan Kampung Nelayan: Membangun Ekonomi dari Bawah

Pembangunan tidak akan lengkap jika hanya berpusat pada fasilitas fisik. Masyarakat juga membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan. Dalam konteks inilah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi relevan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Gagasan besarnya adalah membangun kegiatan ekonomi yang lebih terorganisasi, membuka akses distribusi, dan memperkuat hubungan antara produsen dengan pasar.

Perkembangan program ini menunjukkan bahwa pembentukan kelembagaan harus diikuti pembangunan fasilitas dan persiapan operasional. Kementerian Koperasi, misalnya, melaporkan pada Mei 2026 adanya peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP secara simbolis di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Laporan lain pada 2026 mencatat ribuan unit telah menyelesaikan pembangunan fisik, sementara unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Angka pembangunan tersebut penting, tetapi keberhasilan koperasi pada akhirnya ditentukan oleh aktivitas usahanya. Bangunan yang selesai belum tentu berarti koperasi telah berjalan optimal. Koperasi harus mampu mengelola usaha secara profesional, melibatkan anggota, membangun jaringan pemasaran, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata.

Hal yang sama berlaku bagi Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini diarahkan untuk memperbaiki fasilitas produksi dan pascapanen, termasuk sarana penyimpanan serta pendukung kegiatan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan penyelesaian pembangunan 65 lokasi KNMP tahap pertama pada akhir April 2026. Pemerintah kemudian menyampaikan rencana percepatan pembangunan 1.269 lokasi pada 2026. Angka terakhir merupakan sasaran pembangunan, bukan jumlah lokasi yang seluruhnya telah selesai.

Bagi nelayan, fasilitas yang memadai dapat membantu menjaga mutu hasil tangkapan dan memperluas akses pasar. Namun, hasil akhirnya tetap bergantung pada pengelolaan, ketersediaan rantai distribusi, dan kemampuan nelayan menjual hasil tangkapannya dengan harga yang layak.

Kedua program tersebut akan semakin bermakna apabila saling terhubung. Koperasi dapat menjadi bagian dari jaringan pemasaran hasil produksi desa dan perikanan. Dengan begitu, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan fasilitas, tetapi berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk tumbuh.

Di sinilah komunikasi pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya apa yang dibangun, melainkan bagaimana fasilitas tersebut digunakan dan manfaat ekonomi apa yang mulai muncul. Publik berhak mengetahui perkembangan program secara utuh, termasuk kendala yang masih harus diatasi.
   

Penyelamatan Aset dan Kepentingan Negara

Selain program pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi, penyelamatan aset negara juga menjadi bagian penting dalam menilai arah kebijakan pemerintah. Pada 6 Oktober 2026, pemerintah melaporkan penyerahan penerimaan negara sebesar Rp13,24 triliun melalui rangkaian kegiatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

Pada kegiatan yang sama, pemerintah menyampaikan penguasaan kembali sekitar 259.230 hektare kawasan hutan. Secara kumulatif, penerimaan negara yang dilaporkan melalui rangkaian kegiatan tersebut mencapai sekitar Rp52 triliun.

Angka tersebut perlu dibaca sesuai jenis dan konteksnya. Penerimaan yang diserahkan kepada negara berbeda dari nilai atau luas aset yang dikuasai kembali. Keduanya juga berbeda dari estimasi manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh pada masa mendatang.

Meski demikian, upaya penertiban dan penyelamatan kekayaan negara memiliki arti penting. Pengelolaan sumber daya nasional membutuhkan kepastian hukum dan pengawasan agar kekayaan negara tidak dimanfaatkan dengan melanggar ketentuan.

Bagi masyarakat, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hasil penertiban tersebut memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Bagaimana aset yang dikuasai kembali dikelola? Bagaimana penerimaan negara dimanfaatkan? Dan bagaimana penegakan hukum memastikan bahwa pelanggaran ditangani secara konsisten?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk mengurangi arti capaian, melainkan untuk memperkuat akuntabilitasnya. Pemerintah akan lebih mudah membangun kepercayaan ketika mampu menjelaskan capaian secara terbuka dan menunjukkan tindak lanjutnya.
   

Tantangan Komunikasi Pemerintah

Berbagai program tersebut memperlihatkan pentingnya satu hal yang kerap kurang mendapat perhatian: komunikasi pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Dalam ilmu komunikasi, Teori Agenda-Setting yang dikembangkan Maxwell McCombs dan Donald Shaw menjelaskan bahwa penekanan media terhadap isu tertentu dapat memengaruhi isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Artinya, informasi mengenai program pemerintah perlu hadir secara konsisten di ruang publik agar masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan memahami perkembangan kebijakan.

Dalam konteks dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, MBG, CKG, Sekolah Rakyat, KDKMP, KNMP, Jembatan Garuda, dan penyelamatan aset negara merupakan isu yang perlu dijelaskan secara berkelanjutan. Bukan hanya saat program diluncurkan atau ketika pejabat menyampaikan laporan, tetapi juga ketika program berkembang, menghadapi kendala, dan menghasilkan perubahan.

Namun, agenda komunikasi tidak seharusnya dimaknai sebagai upaya mendominasi pemberitaan atau menyingkirkan kritik. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan cukup untuk menilai kinerja pemerintah.

Sementara itu, Teori Framing yang antara lain dijelaskan Robert M. Entman membantu menerangkan mengapa cara penyampaian informasi juga penting. Data yang sama dapat memiliki makna berbeda ketika ditempatkan dalam konteks yang berbeda.

Jumlah jembatan yang dibangun, misalnya, akan lebih bermakna jika dijelaskan melalui manfaatnya bagi warga. Jumlah koperasi yang terbentuk perlu disertai informasi tentang kegiatan usaha dan manfaat ekonomi. Sementara itu, data penyelamatan aset perlu dihubungkan dengan kepastian hukum dan pengelolaan kekayaan negara.

Dengan kata lain, masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu berapa besar angka capaian. Mereka perlu memahami apa arti angka tersebut bagi kehidupan mereka.

Tentu, penyampaian informasi harus tetap berpijak pada fakta. Pemerintah tidak boleh menyamakan target dengan realisasi, bangunan yang selesai dengan program yang telah beroperasi, atau jumlah penerima dengan dampak akhir. Justru melalui ketepatan informasi, capaian pemerintah dapat disampaikan secara lebih meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komunikasi pemerintah yang efektif tidak cukup berjalan satu arah. Pemerintah memang perlu menyampaikan informasi, tetapi juga harus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk bertanya, menyampaikan keluhan, dan memberikan masukan.

Kritik terhadap pelaksanaan program tidak selalu berarti penolakan terhadap kebijakan. Dalam banyak hal, kritik justru dapat menjadi sumber informasi mengenai persoalan yang belum terlihat dari laporan administratif.

Jika terdapat keluhan tentang kualitas makanan dalam MBG, misalnya, respons yang dibutuhkan bukan sekadar publikasi mengenai jumlah penerima manfaat, melainkan penjelasan dan tindak lanjut yang dapat diperiksa. Jika koperasi desa telah memiliki bangunan tetapi belum aktif berusaha, publik perlu memperoleh penjelasan tentang hambatan dan langkah penyelesaiannya.

Pendekatan serupa berlaku bagi Kampung Nelayan Merah Putih dan pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah perlu mengetahui apakah fasilitas yang dibangun benar-benar digunakan dan apakah masyarakat memperoleh manfaat sebagaimana yang direncanakan.

Dengan cara ini, komunikasi menjadi bagian dari evaluasi kebijakan. Pemerintah tidak hanya menyampaikan apa yang telah dikerjakan, tetapi juga mendengar bagaimana hasil pekerjaan itu diterima masyarakat. Kepercayaan publik tidak dibangun dengan menutupi kekurangan. Kepercayaan tumbuh ketika informasi disampaikan secara jujur, persoalan ditangani secara terbuka, dan perbaikan dapat dilihat.  

Menatap Tahun Ketiga

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, sejumlah program prioritas menunjukkan jangkauan dan perkembangan yang dapat diukur. MBG dan CKG memperluas pelayanan gizi serta kesehatan. Sekolah Rakyat dan revitalisasi pendidikan memperkuat akses dan fasilitas belajar.

KDKMP dan KNMP diarahkan untuk membangun ekonomi berbasis desa dan pesisir. Pembangunan jembatan memperkuat konektivitas, sedangkan penyelamatan aset menunjukkan upaya pemerintah menjaga kekayaan negara.
Dua tahun pemerintahan bukan hanya momentum untuk merangkum keberhasilan. Ini juga kesempatan untuk memperlihatkan bagaimana kebijakan terus diperbaiki agar manfaatnya semakin luas.

Komunikasi publik berperan menjembatani pekerjaan pemerintah dengan pemahaman masyarakat. Teori Agenda-Setting mengingatkan pentingnya menghadirkan isu dan capaian dalam perhatian publik, sedangkan Framing menekankan perlunya menjelaskan capaian melalui konteks dan manfaat yang nyata. Keduanya akan bermakna jika didukung data yang akurat, keterbukaan, dan ruang evaluasi.

Dua tahun Prabowo-Gibran dapat menjadi pijakan untuk melanjutkan pembangunan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa program yang telah dimulai terus menghasilkan manfaat yang terukur dan berkelanjutan. Sebab, pemerintah telah bekerja dan masyarakat berhak mengetahui hasilnya.

Sehingga komunikasi publik menjadi penting untuk menyampaikan apa yang telah dikerjakan, menjelaskan manfaatnya, mengakui apa yang belum selesai, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk menilai hasilnya secara objektif.


*Oleh Dedi Ermansyah penulis adalah Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) dan Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) InterStudi