AS Dilaporkan Siap Serang Venezuela, Gedung Putih Bantah

Jakarta: Amerika Serikat (AS) dilaporkan siap melancarkan serangan udara terhadap instalasi militer Venezuela sebagai bagian dari kampanye militer yang menargetkan kartel narkoba Cartel de los Soles. Informasi ini diungkap oleh beberapa sumber kepada Miami Herald pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Serangan disebut dapat terjadi dalam hitungan hari atau bahkan jam, dengan tujuan utama melumpuhkan jaringan peredaran kokain internasional yang diduga dikendalikan oleh rezim Presiden Nicolas Maduro.

Salah satu sumber menyatakan bahwa Maduro semakin terjepit dan kemungkinan tidak akan mampu melarikan diri ke luar negeri jika operasi militer dimulai.

"Yang lebih parah baginya, kini sudah ada lebih dari satu jenderal yang bersedia menangkap dan menyerahkannya," ujar sumber tersebut kepada Miami Herald.

Pada Kamis pagi, kapal perusak USS Gravely yang dilengkapi rudal kendali berangkat dari Port of Spain, Trinidad.

Sementara itu, The Wall Street Journal juga melaporkan bahwa pemerintahan Trump telah mengidentifikasi sejumlah target, termasuk fasilitas militer yang diyakini digunakan untuk penyelundupan narkoba.

Sejak Januari 2025, Presiden Trump telah menginstruksikan Departemen Luar Negeri untuk mengklasifikasikan sejumlah kartel narkoba, termasuk Tren de Aragua dan Cartel de los Soles, sebagai organisasi kriminal transnasional dan teroris.

Washington juga menggandakan hadiah bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro menjadi 50 juta dolar AS. Hadiah 25 juta dolar juga ditawarkan untuk para tokoh lainnya seperti Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello dan Menteri Pertahanan Vladimir Padrino López.

Peningkatan kehadiran militer AS di Laut Karibia telah berlangsung sejak Agustus 2025, ketika tiga kapal perusak, satu kelompok amfibi dengan 4.500 personel, serta pesawat pengintai dan drone bersenjata mulai melakukan patroli intensif di wilayah udara dan perairan sekitar Venezuela.

Pada 24 Oktober 2025, kapal induk USS Gerald R. Ford dan gugus tempurnya turut dikerahkan. Hingga minggu ini, operasi telah menargetkan kapal cepat yang diduga membawa narkoba, dengan 61 tersangka pengedar dinyatakan tewas.

Presiden Trump belum mengonfirmasi keputusan final, namun para pejabat menyatakan bahwa jika serangan dilakukan, maka akan diarahkan pada titik pertemuan antara jaringan militer Maduro dan jalur perdagangan narkoba.
 

Baca Juga: Venezuela Klaim Gagalkan Serangan "False Flag" CIA

 

Dibantah Gedung Putih

Namun Gedung Putih segera membantah laporan rencana serangan ke Venezuela oleh Miami Herald. Ketika ditanya oleh wartawan di atas pesawat Air Force One pada Jumat, 31 Oktober, apakah benar ia mempertimbangkan serangan ke Venezuela, Presiden Trump menjawab tegas: "Tidak."

Menteri luar negeri AS Marco Rubio turut membantah melalui akun X resminya.

"Sumber Anda yang mengklaim memiliki 'pengetahuan tentang situasi' telah menipu Anda untuk menulis berita palsu," tullis Rubio.

Meski membantah rencana serangan, pernyataan itu kontras dengan ucapan Trump beberapa hari sebelumnya.

"Saya pikir kita tidak perlu meminta deklarasi perang. Kita akan membunuh orang-orang yang membawa narkoba ke negara kita. Oke? Kita akan membunuh mereka," ujar Trump

"Sekarang narkoba masuk lewat darat... daratan akan jadi target selanjutnya," tambah Trump.

Menurut sumber Miami Herald, operasi kini akan bergeser ke daratan karena para penyelundup semakin enggan mengambil risiko di laut. Namun, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai aksi militer langsung di dalam wilayah Venezuela.

Meski demikian, banyak analis meyakini bahwa tujuan akhir misi ini, jika terjadi, adalah menggulingkan rezim Maduro, kendati Trump disebut tidak mendukung invasi penuh.

Elliott Abrams, mantan perwakilan khusus AS untuk Venezuela, mengatakan bahwa Trump lebih menyukai operasi terarah seperti pembunuhan terhadap Jenderal Iran Qasem Soleimani.

"Saya tidak berpikir dia menginginkan sesuatu yang berlarut-larut," ujarnya.

Sementara itu, Mark F. Cancian dari Center for Strategic and International Studies menilai kekuatan militer yang saat ini ada cukup untuk serangan udara dan intimidasi, tetapi belum memadai untuk invasi darat.