Banggar DPR Sepakat Pemanfaatan SAL Rp85,6 Triliun untuk Tambal Defisit APBN

Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Nilai SAL mencapai Rp85,6 triliun.

Hal itu disepakati dalam rapat kerja (raker) Banggar yang dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Rapat terkait perumus kesimpulan dalam rangka laporan realisasi APBN pada Semester I dan II 2025.

"Mohon izin minta persetujuan apakah kesimpulan yang disampaikan oleh pimpinan disetujui?" kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Ruang Rapat Banggar DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.

Peserta rapat menyatakan setuju. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wijanto mengatakan defisit APBN hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai Rp662 triliun atau sekitar 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
 

Baca juga: Puan Minta Pemerintah TindakLanjuti Gugatan Brasil soal Kematian Juliana Marins

Pembiayaan anggaran semester II sebesar Rp378,4 triliun atau 61,4 persen dari target APBN. SAL bakal digunakan sejumlah kebijakan, termasuk pembiayaan defisit.

"Pemanfaatan SAL sebesar Rp85,6 triliun akan digunakan untuk penurunan penerbitan SBN (surat berharga negara), pemenuhan kewajiban pemerintah, belanja prioritas, dan pembiayaan defisit," ujar dia.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengajukan penggunaan SAL sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78 persen dari PDB. Itu dilakukan agar pembiayaan keuangan negara tak sepenuhnya bertumpu pada penerbitan surat utang.

Adapun SAL yang ada saat ini tercatat sebesar Rp457,5 triliun. Karenanya dia berharap parlemen dapat menyetujui usulan penggunaan sebagian SAL tersebut untuk membiayai defisit APBN tahun ini.

Pelebaran defisit anggaran dilakukan pemerintah karena pendapatan negara diproyeksikan bakal lebih rendah dari yang ditetapkan sebelumnya. Merujuk data Kementerian Keuangan, pendapatan negara diproyeksikan hanya sebesar Rp2.865,5 triliun.

Pendapatan negara itu lebih rendah dari APBN awal yang mencapai Rp3.005,1 triliun. Sementara di sisi lain, belanja negara diproyeksikan menjadi Rp3.527,5 triliun dari sebelumnya Rp3.621,3 triliun.

Dengan demikian, defisit APBN yang semula disusun sebesar 2,53 persen dari PDB, atau Rp616,2 triliun bakal membengkak menjadi Rp662 triliun.