Dasco: DPR Pantau Penanganan Pendangkalan Pelabuhan Enggano

Jakarta: Pemerintah dan DPR terus memantau penanganan pembangunan di Pulau Enggano. Hal itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya fokus memonitor Pelindo dalam mengatasi pendangkalan pelabuhan. "Saat ini Pelindo sudah mulai giat mengatasi pendangkalan pelabuhan," kata Dasco di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dikutip Rabu, 2 Juli 2025. 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menyampaikan pihaknya memantau kerja sama Pelni dan ASDP. Langkah ini untuk memastikan akses transportasi laut masyarakat berjalan baik

"Kami memastikan kerja sama Pelni-ASDP dalam mengangkut masyarakat ke kapal di tengah laut berjalan lancar," imbuh Dasco.
 

Baca juga:  Dukung Kelancaran Logistik, Pelindo Kebut Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai

Ia menyebut, DPR bersama tim yang dibentuk tengah mengkaji langkah perbaikan lainnya. Hal itu dilakukan untuk mendukung kemajuan masyarakat di pulau terluar tersebut.

Di tempat yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pendekatan kolaboratif dengan DPR menjadi ciri pemerintahan saat ini. Langkah ini dinilai mampu mempercepat setiap persoalan di tengah masyarakat.

"Penyelesaian masalah Enggano dilakukan bersama-sama. Ini gaya baru yang lebih responsif," ujar Prasetyo.

Ia menambahkan, komunikasi antara pemerintah dan DPR kini berjalan mudah. "Saya bisa langsung berkomunikasi dengan pimpinan DPR karena kebetulan dulu juga pernah bertugas di sana. Jadi, koordinasinya cepat," ungkap dia.

Sebelumnya, Prasetyo memastikan Presiden Prabowo telah menandatangani Inpres terkait percepatan pembangunan Enggano. Momen penandatanganan turut disaksikan Dasco dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

"Inpres ini merupakan komitmen pemerintah menjaga kedaulatan dan pemerataan pembangunan," tulis Prasetyo dalam unggahan Instagram pada 24 Juni 2025. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden, DPR, dan seluruh pihak yang bergerak cepat.

Video serupa turut diunggah Dasco. Ia menyebut DPR segera berkoordinasi dengan Presiden setelah mendengar keluhan dari masyarakat Enggano. "Kami langsung mengadakan rapat bersama kementerian terkait dan lahirlah Inpres ini untuk membantu masyarakat Enggano. Terima kasih Pak Presiden," ucap Dasco.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyoroti krisis transportasi laut yang menimpa Pulau Enggano sejak akhir Maret 2025. Ia menyebut pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai sebagai penyebab utama terputusnya layanan kapal. Rieke pun meminta status darurat ditetapkan.

"Saya mendukung usulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Bengkulu agar kondisi Enggano ditetapkan sebagai darurat," ujar Rieke dalam video di Instagram, 23 Juni 2025.