DPR Janji Kawal Masalah Badai PHK hingga Tuntutan Ojol

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani memastikan pihaknya terus mengawal berbagai persoalan rakyat. Beberapa di antaranya yang menyangkut badai pemutusan hubungan kerja (PHK) serta tingginya angka pengangguran.

"Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) antara lain tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja," ujar Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna ke-20 DPR Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.

Puan mengatakan permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji 2025 juga menjadi sorotan legislator. Termasuk, soal penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga tuntutan ojol yang tak kunjung beres.

"Permasalahan ojek online, (juga) pengoplosan gas bersubsidi, pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik, dan posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi," ucap Puan.
 

Baca juga: Puan Puji Keberhasilan Prabowo Mengatasi Polemik Raja Ampat hingga Sengketa 4 Pulau

Puan menjelaskan DPR juga akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. RUU tersebut terdiri dari tiga usulan DPR, tiga usulan pemerintah, dan dua RUU dari daftar kumulatif terbuka.

Tujuh di antaranya merupakan RUU carry over atau pengalihan dari periode keanggotaan DPR sebelumnya. Namun, Puan belum memerinci daftar RUU tersebut.

"Pembentukan suatu undang-undang, tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan Undang Undang," tutur dia.