Kementerian Ketenagakerjaan bakal Laporkan Ormas Preman ke Polisi

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaporkan organisasi masyarakat (Ormas) bergaya preman ke polisi. Ormas itu dianggap mengganggu operasional pabrik dan investasi di sejumlah kawasan industri.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.

Ebenezer mengatakan bila ulah preman dibiarkan, pabrik akan terganggu. Bahkan, rencana investasi bisa gagal dan imbasnya menghambat penyerapan tenaga kerja.

“Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” tegas Wamenaker.
 

Baca: Desk Ketenagakerjaan Polri Diharapkan Ciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis

Perilaku Ormas bergaya preman bermula dari pernyataan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Ormas sudah sering kali mengganggu operasional pabrik, melakukan demo dan lain-lain. Laporan kepada aparat keamanan, sudah tak mempan.

Banyak kawasan industri yang menjadi sasaran Ormas bergaya preman, seperti di kawasan industri Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Timur. Kerugian bukan hanya dialami pabrik, tapi ratusan triliun rencana investasi batal karena ulah preman tersebut.

Pernyataan Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, langsung ditanggapi Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif. Ternyata, Kemenperin juga sering menerima keluhan yang sama, betapa preman sangat mengganggu.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin juga mengakui Pemda Jawa Barat (Jabar) sering menerima keluhan dari para pelaku industri dengan nada yang sama. Bey meminta supaya jangan ada lagi Ormas preman yang mengganggu operasional pabrik.

Terkait gagalnya investasi karena faktor perilaku preman, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno meminta agar para calon investor berdiskusi dengan pihaknya untuk mencari solusi.

Dengan adanya pengakuan beberapa pihak tentang masalah yang dikeluhkan Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, Wamenakr Ebenezer meyakini tidak disangsikan lagi perbuatan preman memang terjadi. Oleh karena itu, Polri diminta segera bertindak mencari solusi.

“Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicararakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respon yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” katanya.

Ebenezer menegaakan harus hadir di tengah-tengah kawasan industri. Seperti memberikan keamanan berinvestasi.

"Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” pungkasnya.