Ongkos Politik yang Mahal jadi Sorotan

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti ongkos politik di pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mahal. Sebab, dianggap sebagai bagian dari lingkaran setan korupsi. 

“Pelaksanaan pemilu bahkan sejak periode sebelumnya sampai dengan saat ini kita tahu bahwa politik berbiaya mahal itu menjadi salah satu akar terjadinya korupsi politik,” kata staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara dalam diskusi ‘Dampak Kecurangan Pemilu Presiden bagi Pilkada 2024’ di Rumah Belajar ICW, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024.

Dia menyampaikan para kontestan yang terpilih dinilai bakal berupaya mengembalikan modal yang dikeluarkan saat pemilihan. Sehingga, potensi korupsi bakal terjadi.

“Ketika menjabat bukan memikirkan bagaimana kebijakan dan melaksanakan pemerintahan daerah berbasis kepentingan masyarakat, tetapi berbasis kepentingannya sendiri. Saya sudah keluar modal banyak kemarin, bagaimana caranya lima tahun jabatan bisa balik modal,” imbuh dia.
 

Baca juga: Calon Kepala Daerah dari Unsur Penyelenggara Pemilu Mesti Mundur

Lingkaran setan korupsi di dunia perpolitikan itu kata dia tak menutup kemungkinan akan terjadi kembali di Pilkada 2024 mendatang. Apalagi ada donatur yang telah bersepakat dengan calon kepala daerah yang ikut menyumbangkan uangnya untuk mengongkosi kompetisi.

Dana kampanye sesungguhnya diperbolehkan. Namun, Seira menekankan dana kampanye itu harus sesuai dengan aturan yang ada.

“Sumbangan dana kampanye boleh saja dari pihak manapun asal sesuai ketentuan yang sudah diatur siapa yang boleh menyumbang dan nominalnya. Kalau berkaca pada pilpres dan pileg kemarin, pantauan ICW bersama Perludem, dana kampanye belum sepenuhnya menyajikan realitasnya,” ujar dia.