Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.
Aspirasi Publik Soal Keterbukaan Riwayat Pendidikan Legislator Dihormati
Fachri Audhia Hafiez • 16 November 2026 20:08
Jakarta: Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menghormati aspirasi masyarakat terkait riwayat pendidikan legislator. Hal itu dinilai bagian dari keterbukaan informasi.
"Saya kira aspirasi masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar dan patut dihormati. Anggota DPR adalah pejabat publik sehingga keterbukaan informasi mengenai latar belakang dan riwayat pendidikannya tentu menjadi bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat," ucap Lalu dalam keterangannya, Senin, 16 November 2026.
Baca Juga :
Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data
Namun, ia menegaskan verifikasi keabsahan ijazah merupakan kewenangan penuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, tetap dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
"Terkait verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR, hal tersebut merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Lalu.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani. Foto: Dok. Istimewa.
Terkait proses pendaftaran sebagai calon anggota legislatif, Lalu menjelaskan seluruh kandidat wajib memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan KPU. Termasuk dokumen pendidikan dan ijazah.
"Jadi, untuk memastikan bagaimana proses verifikasi dilakukan, tentu lebih tepat jika ditanyakan langsung kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan. Kita menghormati seluruh mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan," ucap Lalu.