Data Pribadi Bocor Lagi, Legislator Nilai Perlu Upaya Luar Biasa

Jakarta: Dugaan bocornya 337 juta data pribadi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikritik. Pemerintah didorong lebih serius melakukan upaya pencegahan dan penguatan keamanan.

"Harus dilakukan upaya luar biasa untuk mencegah kebocoran kembali," kata anggota Komisi I Sukamta dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Juli 2023.

Sukamta mengatakan kebocoran data pribadi sudah terjadi berkali-kali. Fenomena itu seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

"Data kependudukan yang bocor ini merupakan data yang sangat privasi sehingga sangat merugikan serta membahayakan warga negara Indonesia," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sukamta mencontohkan dugaan bocornya 34 juta data paspor; 3,2 miliar data dari PeduliLindungi; dan 44 juta data MyPertamina. Kemudian, 105 juta data Komisi Pemilihan Umum serta 679 ribu surat yang dikirim ke Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah harus mengantisipasi dampak dari kebocoran data ini," tegas dia.

Sukamta menyebut kepercayaan publik pada pemerintah berpotensi semakin merosot. Sebab, data-data yang diduga bocor sangat sensitif sehingga perlu penguatan keamanan digital yang semakin baik.

"Ke depan segala hal mengenai pengumpulan data pemerintah akan mengalami penentangan jika tidak ada jaminan keamanan dan perbaikan sistem keamanan," ucap dia.

Kabar kebocoran 337 juta data ini pertama kali diungkapkan pengguna Twitter, @DailyDarkWeb, pada Sabtu, 15 Juli 2023.

Akun itu menyebutkan lebih dari 337 juta baris data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum peretas.

Data-data itu berisi berbagai informasi pribadi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, hingga nomor paspor.