Ilustrasi: Freepik
BMKG Prediksi Puncak Kemarau Mulai Juli, Fenomena Udara Dingin Muncul Malam Hari
Lukman Diah Sari • 17 June 2026 17:03
Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi mulai Juli–September 2026. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan, puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia.
“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” papar Faisal, mengutip rilis resmi BMKG, pada Rabu, 17 Juni 2026.

(tangkapan layar/laman resmi BMKG)
Pada Agustus 2026, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan). Puncak musim kemarau terjadi di Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.
Selanjutanya, sebanyak 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) memasuki puncak kemarau pada September 2026, meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.
31 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau pada Juni 2026
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menambahkan, berdasarkan pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM (11,83 persen luas daratan) sudah memasuki musim kemarau. Wilayah yang telah mengalami kemarau di antaranya sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.Lebih lanjut, 198 ZOM (31,60 persen luas daratan) wilayah diprediksi mengalami kemarau pada Juni, meliputi, sebagian besar Sumatra, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur. Sementara itu, 66 ZOM yang mencakup 7,28 persen wilayah Indonesia akan memasuki kemarau mulai Juli, di antaranya, Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.
Ardhasena mengungkapkan, musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino.
“BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen, namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode Musim Kemarau hingga pertengahan bulan Oktober,” imbuh Ardhasena.
Fenomena Suhu Dingin dan Embun Beku Muncul Jelang Puncak Kemarau
Fenomena udara dingin mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Bahkan di kawasan Dieng Wonosobo, Jawa Tengah, dan Bromo, Jawa Timur, suhu dingin memunculkan fenomena embun beku karena suhu mencapai minus satu.Pegiat wisata Dieng, Aryadi Darwanto, menjelaskan embun beku pertama kali terpantau muncul di wilayah Dukuh Karangsari pada 7 Juni lalu. Pada hari-hari berikutnya, area kemunculan embun beku semakin meluas hingga mencapai kawasan Kompleks Candi Arjuna. BMKG menyebut kemunculan embun beku dipicu oleh kondisi atmosfer yang sangat kering, langit cerah tanpa awan, serta suhu udara yang turun hingga mendekati titik beku. Lapisan kristal es tipis tampak menutupi rumput dan tanaman di sejumlah titik kawasan Dieng, terutama pada pagi hari. Hamparan vegetasi yang berubah putih menyerupai salju itu pun menjadi pemandangan langka.
Fenomena bediding juga dirasakan warga Semarang, Jawa Tengah. Pada siang hari udara di Semarang dapat mencapai 18-34 derajat celsius hingga terasa panas dan gerah. Namun pada malam hari, suhu udara turun drastis hingga di bawah 14 derajat celsius.

Fenomena embun beku atau bun upas di kawasan dataran tinggi Dieng, Wonosobo. (MI)
Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Tengah Goeroeh Tjiptanto menjelaskan, kondisi perubahan suhu yang cukup drastis pada siang dan malam tersebut berkaitan dengan proses pelepasan panas dari permukaan bumi yang berlangsung lebih maksimal pada malam hari, sehingga terasa amat dingin.
"Kondisi tersebut umum terjadi saat musim kemarau mulai berlangsung, ketika curah hujan menurun dan langit malam cenderung lebih bersih," jelas dia. Fenomena suhu dingin juga terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada malam hingga pagi hari. BMKG mencatat suhu minimum rata-rata di Nusa Tenggara Barat saat ini berada pada kisaran 18 hingga 21 derajat Celsius. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dua bulan sebelumnya yang berkisar antara 23 hingga 24 derajat Celsius.
"Suhu minimum pada awal bulan Juni menurun sekitar 2 hingga 5 derajat Celcius jika dibandingkan dengan suhu minimum dua bulan sebelumnya," kata Prakirawan Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) BMKG Nusa Tenggara Barat Ari Wibianto, dikutip dari Antara, Senin, 8 Juni 2026.
Antisipasi Dampak Musim Kemarau
Dalam menghadapi puncak musim kemarau, BMKG rekomendasikan kepada pelaku sektor pangan untuk menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Sementara bagi sektor sumber daya air, dapat melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.BMKG turut mengimbau pelaku sektor energi untuk memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. Kemudian, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk antisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA.