Ketua DPR Minta Penanganan Karhutla Dilakukan dalam Satu Kendali

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra yang semakin kritis serta meluas akibat musim kemarau ekstrem. Dia menekankan pentingnya penanganan satu kendali.

“Penanganan Karhutla harus satu kendali yang prosesnya harus memadukan langkah-langkah pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan kepada keluarga terdampak,” kata Puan dalam keterangannya, Minggu, 6 September 2026.
 

Puan menilai karhutla bukan lagi sebatas persoalan lingkungan hidup. Namun, ancaman nyata bagi keselamatan publik di berbagai lini.

“Asap yang muncul dari Karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah,” kata Puan.

Guna menekan dampak buruk bencana tersebut, Puan menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas lembaga mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, hingga pengelola kawasan.

“Lintas koordinasi untuk memastikan setiap aspek yang terdampak dapat tertangani dengan lebih terarah dan terpadu. Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan karhutla,” tegas Puan.

Puan juga mengimbau petugas di lapangan untuk bergerak cepat dalam mengendalikan maraknya titik panas (hotspot). Di sisi lain, Puan mendukung langkah ketas pemerintah yang menyegel 21 badan usaha pemicu karhutla di tujuh provinsi dan meminta proses hukum berjalan secara transparan.

“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” ujar Puan.


Ilustrasi penanganan karhutla. Foto: Dok. Istimewa.

DPR berkomitmen untuk mengawal penanganan bencana ini secara menyeluruh dari berbagai lini komisi hingga masyarakat kembali menghirup udara bersih.

“Kami di DPR juga akan mengawal penanganan Karhutla dari lintas komisi mengingat dampaknya berpengaruh pada banyak sektor. Baik dari komisi yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan, penanganan bencana, kesehatan, pendidikan, penegakan hukum, dan komisi lain yang terkait,” ucap Puan.

Puan mendorong pemerintah agar memprioritaskan penyusunan peta jalan (roadmap) pencegahan jangka panjang. Hal ini demi mengakhiri krisis lingkungan berulang ini.

"Karhutla bukan bencana yang boleh diwariskan sebagai rutinitas kepada anak-anak kita. Negara harus memutus siklus tahunan ini,” kata Puan.