KPUD Jakarta Minta Korban Pencatutan NIK untuk Dukung Dharma-Kun Mengadu

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta meminta masyarakat yang merasa NIK-nya dicatut untuk mendukung pasangan perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana membuat laporan. Korban bisa mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah.

“Jadi, Bawaslu sudah membuat posko sampai tingkat kabupaten-kota, di situ juga Bawaslu juga menyertakan hotline, nomor WhatsApp ya, nanti bisa dicek di laman Bawaslu,” kata anggota KPUD Jakarta Asri Megatari di kantornya, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Asri menjelaskan laporan ke Bawaslu bisa dilakukan secara langsung maupun saluran WhatsApp yang nomornya disebar di laman resmi instansi tersebut. KPUD Jakarta juga mau menerima aduan jika masyarakat keberatan.

“Kemudian kami juga stand by piket di depan itu ada help desk, hari sabtu minggu ini kami juga akan tetap buka, akan ada yang piket staf kami, masyarakat yang ingin melakukan pengaduan nanti bisa langsung datang ke kantor provinsi,” ujar Asri.

Baca:  Soal NIK Dicatut Dukung Dharma-Kun, KPUD Jakarta Tunggu Rekomendasi Bawaslu Daerah

Ramai soal dugaan pencatutan sepihak nama dan NIK warga Jakarta untuk mendukung pasangan perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana di Pilgub Jakarta 2024. Anies Baswedan turut membagikan informasi kalau KTP anak dan adiknya ikut dicatut.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," cuit Anies dalam akun X @aniesbaswedan dikutip, Jumat, 16 Agustus 2024.

Unggahan tersebut mendapatkan berbagai respons dari warganet. Akun @generasiosing, misalnya, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menindaklanjuti informasi ini.

"Maju perseorangan dengan cara yang ngawur. Bawaslu harusnya gercep mengatasi permasalahan ini supaya penyelenggaraan Pilkada tidak serta merta asal nyalon tapi caranya ngawur," cuit akun itu.