Korupsi Iklan, KPK Panggil Tersangka Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Foto: Metrotvnews.com/Candra.

Korupsi Iklan, KPK Panggil Tersangka Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi

Candra Yuri Nuralam • 23 July 2025 11:56

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah terkait pengadaan iklan di PT Bank BJB. Eks Direktur Utama (Dirut) BJB Yuddy Renaldi dipanggil penyidik, hari ini, 23 Juli 2025.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 Juli 2025.

Yuddy merupakan tersangka dalam kasus ini. Budi belum bisa memerinci informasi yang mau diulik penyidik dari keterangan eks Dirut BJB itu.

Yuddy juga terjerat kasus dugaan korupsi terkait kredit bank di PT Sritex. Kasus itu diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
 

Baca juga: 

Pj Pimpinan Grup Komunikasi Pemasaran BJB Pusat Dipanggil KPK


KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yakni, Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi, Divisi Corsec BJB Widi Hartono, Pengendali Agensi Antedja Muliatana dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, Pengendali Agensi BSC Advertising dan WSBE Suhendrik, dan Pengendali Agensi CKMB dan CKSB Sophan Jaya Kusuma.

KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini. Salah satunya yakni rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

KPK menyita sejumlah dokumen terkait kasus ini dari rumah Ridwan Kamil. Selain itu, penyidik juga menggeledah Kantor BJB di Bandung.

Kasus ini membuat negara merugi Rp222 miliar. Tindakan rasuah ini berlangsung pada 2021 sampai 2023. BJB sejatinya menyiapkan dana Rp409 miliar untuk penayangan iklan di media TV, cetak, dan online.

Ada enam perusahaan yang diguyur uang dari pengadaan iklan ini. Rinciannya yakni, PT CKMB sebesar Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

KPK menyebut penunjukan agensi tidak dilakukan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Lembaga Antirasuah mengendus adanya selisih pembayaran yang membuat negara merugi lebih dari dua ratus miliar rupiah.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Anggi Tondi)