Pemprov DKI Tegaskan Tak Menoleransi Aksi Premanisme

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong penegakan hukum terhadap praktik premanisme berkedok penagihan. Hal itu disampaikan DKI 1 itu merespons pengeroyokan mata elang di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 11 Desember 2025. 

"Saya sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian, dan saya sudah meminta untuk ditegakkan hukum," kata Pramono dikutip dari Antara, Sabtu, 13 Desember 2025.

Politikus PDI Perjuangan itu memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian sehingga proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan. Dia tak ingin praktik premanisme berkedok penagihan itu menimbulkan keresahan berkepanjangan di masyarakat.

Pramono menyampaikan, kasus tersebut pada awalnya terlihat sebagai persoalan kecil. Namun kemudian berkembang menjadi konflik yang memicu kekerasan.

Baca juga: 6 Anggota Yanma Pengeroyok 2 Matel hingga Tewas di Kalibata Disidang Etik 17 Desember

Kondisi itu menimbulkan dampak sosial yang luas, dan pada akhirnya menjadi beban bagi pemerintah daerah apabila tidak segera ditangani secara serius.

"Kalau dibiarkan, ini menjadi beban bagi Pemerintah DKI Jakarta," jelas Pramono.

Dia pun mengaku tidak menginginkan praktik-praktik serupa kembali terulang di Jakarta. Menurut dia, Ibu Kota harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh warga, baik dalam beraktivitas sosial maupun ekonomi.

Oleh karena itu, dia memberikan kewenangan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara tersebut.

"Saya tidak mau kejadian seperti ini terulang kembali di Jakarta. Maka untuk itu, saya memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ini menjadi tugas aparat, biarkan mereka menyelesaikan terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Pramono.

Lebih lanjut, dia juga mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga ketertiban dan segera melapor apabila menemukan praktik premanisme atau tindakan yang melanggar hukum di lingkungan sekitarnya.

Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Jakarta diharapkan dapat terbebas dari praktik premanisme yang merugikan warga.