DPR Dorong Pemulihan Pascabencana Sumatra Rampung Sebelum Lebaran 2026

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah telah menyepakati sejumlah poin dalam rapat koordinasi (rakor) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pemerintah didorong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Beberapa target yang mesti dipenuhi yaitu perbaikan infrastruktur, fasilitas publik, hingga hunian sementara (huntara) dapat terselesaikan sebelum Hari Raya Idulfitri 2026. Ini dimaksudkan agar masyarakat dapat beribadah dengan layak.

“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam rangka menyambut Ramadan dan Idulfitri 2026, kami mendorong pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, baik di pengungsian maupun hunian tetap, dapat terpenuhi. Kita akan memaksimalkan percepatan pemulihan agar daerah yang memerlukan atensi selesai sebelum Lebaran,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 18 Februari 2026.
 

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menambahkan bahwa dukungan anggaran menjadi kunci utama dalam percepatan ini. DPR telah menyetujui pengalihan dana tanggap darurat dari pos lain untuk memperkuat anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam merenovasi fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga rumah ibadah dan pondok pesantren yang rusak.

“Kami mendorong tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten/kota terdampak segera direalisasikan. Selain itu, DPR mendukung percepatan pencairan anggaran kesehatan dari BNPB untuk renovasi 8.747 rumah tenaga kesehatan terdampak sebelum Idulfitri 2026,” jelas Saan.

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan. Ia menyebut DPR mendukung pemenuhan tambahan anggaran sektor kesehatan sebesar Rp529,3 miliar dan meminta pemerintah terus melakukan validasi data kerusakan yang belum tuntas agar bantuan tepat sasaran.


Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: TVR Parlemen.

“Satgas DPR mendorong pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara) di wilayah bencana sebelum Hari Raya Idulfitri 2026. Data yang telah divalidasi BNPB harus segera digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan,” tegas Sari.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong efisiensi birokrasi melalui percepatan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait relaksasi anggaran kementerian/lembaga. Ia juga mengusulkan skema padat karya dalam pembersihan lingkungan pemukiman.

“Kami sepakat melakukan percepatan pembersihan lingkungan pemukiman secara serentak dengan sistem pembayaran cash for work. Terkait standarisasi juknis huntap, kami mendorong kajian lebih komprehensif. Selain itu, DPR mendukung pemerintah untuk menyetujui bantuan diaspora Aceh di Malaysia agar dapat diterima melalui BNPB hingga sampai ke lokasi bencana,” ujar Cucun.