Mendagri Nilai Pj Kepala Daerah Minim Konflik Politik

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai kepala daerah yang dipilih dalam pilkada dapat menghambat pembangunan. Berbeda dengan kepala daerah yang ditunjuk melalui penjabat (Pj), dinilai minim konflik politik. 

"Kita melihat bahwa ini momentum untuk menyelesaikan pembangunan tanpa hambatan politik. Karena kalau kita alami selama ini sering terjadi hubungan kurang harmonis antara gubernur dengan bupati/wali kota," kata Tito dalam rapat kerja (raker) di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Terlebih, lanjut Tito, kalau partainya berbeda. Bahkan, satu partai yang sama antarkepala daerah belum tentu kompak dan terjadi rivalitas.

"Apalagi kalau partainya berbeda, sering kali menimbulkan friksi. Ada hambatan politis di sana, itu mengganggu pembangunan untuk rakyat," ucap Tito.

Mantan Kapolri itu membandingkan dengan kepala daerah yang dipimpin penjabat (Pj). Menurut Tito, Pj minim dengan konflik politik.

"Nah Pj tidak ada, dia bukan kader partai politik, mereka birokrat, sehingga tidak perlu terjadi konflik politik antara bupati atau wali kota," ucap Tito.