Komnas HAM Sebut Masih Banyak Kelompok Rentan Sulit Menyalurkan Hak Pilih

Jakarta: Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menilai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum mencerminkan inklusivitas. Komnas HAM menyebut masih banyak kelompok rentan tidak memiliki kesempatan menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari 2024.

Atnike mengatakan penyelenggaraan pemilu yang tidak inklusif telah berlangsung dari pemilu-pemilu sebelumnya. Belum ada perbaikan sama sekali yang dilakukan negara.

“Misalnya soal DPT, kalau orang umum saja sulit untuk bisa masuk di dalam DPT atau mendapatkan informasi terkait DPT-nya maupun jika dia berpindah, hal ini akan lebih sulit ketika dihadapi kelompok rentan marjinal,” jelas Atnike dalam konferensi pers ‘Catatan Komnas HAM RI Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024’ di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2024.

Contoh lain, kata dia, orang di dalam panti dan kelompok marjinal rentan tidak mendapatkan informasi siapa caleg yang harus dipilih. Tetapi mereka harus mencoblos.

"Karena sosialisasi caleg itu tidak bisa sampai ke panti-panti atau runag tertutup, termasuk di rumah tahanan atau penjara, atau rumah sakit. Itu contoh bagaimana pemilu belum bersifat inklusif,” ujar dia.
 

Baca Juga:  Banyak Petugas Pemilu Meninggal, Pengamat: Persoalan Teknis yang Tak Diperhatikan

Atnike menegaskan pemerintah harus segera memperbaikinya, terutama terkait hak pemilih untuk kelompok rentan. Sebab, kelompok rentan tidak bisa serta merta melaksanakan hak pilihnya apabila pemerintah tidak melakukan langkah afirmatif.

“Kami ingin memastikan pemilu tidak hanya saat proses pencoblosan, tetapi sejak tahun lalu kami berusaha memastikan setiap warga negara dapat dipastikan ikut terlibat di dalam proses pemilu tersebut. Komnas HAM fokus pada kelompok rentan. Kami ingin penyelenggara pemilu atau pemerintah melakukan langkah afirmatif untuk mengakomodasi kelompok rentan,” ujar dia.

(MI/Dinda Shabrina)