Bahas Praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Lanjutkan Perkaranya!

Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membahas kekalahan dalam praperadilan eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy dengan tim biro hukum. Lembaga Antirasuah menolak menghentikan kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menjerat Eddy.

“Telah diputuskan bahwa KPK tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Februari 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan seluruh pejabat struktural di Lembaga Antirasuah sepakat bahwa praperadilan hanya membahas masalah formil dalam penanganan perkara. Sehingga, kata Ali, keterlibatan Eddy sebagai penerima suap tidak hilang.

“Substansi materiil dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara tersebut tentu hingga kini belum diuji di peradilan tindak pidana korupsi, dan juga sama sekali tidak menjadi materi pertimbangan hakim praperadilan yang diajukan pemohon (Eddy),” ujar Ali.

KPK menegaskan akan kembali menersangkakan Eddy. Saat ini, Lembaga Antirasuah memilih menguatkan administrasi agar tidak kalah jika digugat lagi.

“Lebih dulu melakukan proses, dan prosedur administrasi penanganan perkara dimaksud sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Ali.

Baca:  KPK Tegaskan Kemenangan Eddy Hiariej di Praperadilan Cuma Prosedural

Hakim Tunggal Estiono menilai status tersangka terhadap Eddy tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Status hukum itu juga dinilai tidak mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Hakim juga menolak semua eksepsi dari KPK. Lembaga Antirasuah juga dibebankan biaya perkara.

Eddy mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka terhadapnya. Salah satu protes eks wamenkumham itu yakni soal kesepakatan pemberian status hukum yang tidak dilakukan secara kolektif kolegial.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di Kemenkumham. Yakni, Dirut PT CLM Helmut Hermawan, eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, pengacara Yosi Andika Mulyadi, dan Asisten Pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana. Status tersangka untuk Eddy digugurkan melalui praperadilan.

Eddy diduga menerima Rp8 miliar dari Helmut. Dana itu untuk mengurus sengketa status kepemilikan PT CLM, penghentian perkara di Bareskrim, dan dana keperluan pribadi berupa pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

Total uang yang diterima itu belum final. KPK bakal mengembangkan dugaan adanya aliran dana lain yang masuk kepada Eddy. Saat ini, baru Helmut yang ditahan.

Helmut disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.