Kongres Biasa FFI yang digelar pada Mei 2026. Foto: Dok. FFI
Kronologi Konflik FFI dan PSSI hingga Muncul Desakan Kongres Luar Biasa
Angel Rinella • 16 November 2026 13:26
Jakarta: Konflik antara Federasi Futsal Indonesia (FFI) dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memanas setelah Michael Victor Sianipar diberhentikan dari jabatan Ketua Umum FFI. PSSI kemudian menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
Michael keberatan dengan keputusan tersebut dan menilai kepengurusannya masih memiliki dasar hukum untuk menjalankan organisasi. FFI bahkan telah mengirimkan surat keberatan resmi kepada PSSI dengan tembusan kepada Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC).
Perselisihan ini bermula dari persoalan pembayaran hadiah dan subsidi kompetisi futsal nasional, kemudian berkembang menjadi ketegangan di internal organisasi. Polemik semakin besar setelah muncul pemberhentian Sekretaris Jenderal FFI, desakan Kongres Luar Biasa (KLB), hingga penunjukan Plt Ketua Umum.
Michael juga menyampaikan empat pesan kepada PSSI dan pihak-pihak yang masih ingin melanjutkan transformasi futsal Indonesia. Ia menggambarkan situasi yang dihadapi organisasinya seperti ikan kecil di tengah kekuatan besar.
Awal Mula Konflik FFI dan PSSI
Persoalan mulai mencuat ketika sejumlah klub peserta Pro Futsal League (PFL) mengeluhkan hadiah kompetisi musim 2025/2026 yang belum dibayarkan. Keluhan tersebut muncul saat kompetisi musim 2026/2027 telah bergulir sejak September 2026.Selain hadiah, klub-klub juga mempertanyakan subsidi liga yang belum diterima. Kondisi tersebut memicu kekecewaan terhadap pengelolaan kompetisi dan komunikasi di lingkungan federasi.
Pada 3 November 2026, Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) menyatakan seluruh subsidi dan kontribusi bagi klub peserta PFL serta Women's Pro Futsal League (WPFL) telah dilunasi. Meski persoalan pembayaran tersebut disampaikan telah selesai, ketegangan di internal organisasi masih berlanjut.
Situasi semakin memanas sehari setelahnya, ketika Michael memberhentikan Sekretaris Jenderal FFI, Budi Setiawan, pada 4 November 2026. Keputusan itu tercantum dalam Surat Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026.
Michael menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari penataan organisasi untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan federasi. Namun, Budi mempertanyakan prosedur pemberhentian karena menilai keputusan itu harus mengikuti Statuta PSSI dan peraturan organisasi, termasuk mekanisme persetujuan PSSI.
Perbedaan pandangan mengenai keabsahan keputusan tersebut menambah ketegangan di tubuh FFI. Setelah itu, sebanyak 40 pemilik suara atau voters FFI mendesak penyelenggaraan KLB sebagai bentuk kekecewaan terhadap tata kelola organisasi dan kompetisi futsal nasional.
PSSI Tunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum FFI
Polemik berlanjut setelah PSSI menerbitkan SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada 12 November 2026. Melalui keputusan tersebut, Vivin Cahyani ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia (AFI/FFI).Michael, yang menjabat Ketua Umum FFI periode 2024–2028, menegaskan kepengurusan yang dipimpinnya masih memiliki legitimasi. Dasar tersebut merujuk pada mandat KLB FFI pada 3 Oktober 2024, Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI 2025, serta SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.
Melalui surat keberatan resmi, FFI menguraikan lima hal yang dinilai menjadi cacat formil dan materiil dalam penerbitan SK PSSI tersebut. Berikut sejumlah persoalan yang disampaikan FFI:
1. Kewenangan penunjukan dan pemberhentian ketua umum
FFI menilai pemilihan maupun pemberhentian Ketua Umum FFI merupakan kewenangan kongres sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI 2025. FFI juga berpendapat ketentuan penunjukan Plt dalam Pedoman Organisasi (PO) PSSI 2025 hanya berlaku bagi PSSI provinsi yang masa kepengurusannya berakhir dan mengalami kekosongan kepemimpinan.Atas dasar itu, FFI menilai aturan tersebut tidak dapat digunakan untuk mengambil alih kepemimpinan federasi futsal.
2. Pengesahan AD/ART FFI 2026
FFI menyebut mekanisme pemberhentian ketua umum melalui KLB telah disahkan dalam kongres pada 12 Mei 2026. Pengesahan tersebut mendapat persetujuan 90 persen pemilik suara, yakni 54 dari 60 anggota terdaftar, berdasarkan rekomendasi PSSI melalui Surat Nomor 2280/PGD/222/V-2026.FFI menyatakan AD/ART tersebut telah disahkan dan berlaku di Kementerian Hukum. Aturan itu kemudian menjadi dasar pelaksanaan mekanisme internal organisasi sebagai badan hukum.
Baca Juga :
3. Prosedur pemberhentian dan hak membela diri
FFI mempersoalkan penerbitan SK PSSI yang dinilai tidak menjelaskan pelanggaran sebagai dasar pengambilan keputusan. Federasi juga menilai proses tersebut tidak memenuhi ketentuan tiga teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) ART FFI.Selain itu, FFI menilai keputusan tersebut mengabaikan hak untuk membela diri yang diatur dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI 2025.
4. Ketepatan dasar hukum dalam SK PSSI
FFI menilai bagian konsideran dalam SK PSSI tidak mencantumkan rujukan pasal secara spesifik. Federasi juga mempersoalkan Diktum 3 yang mencabut SK penetapan Ketua Umum FFI periode 2024–2028 karena tidak mencantumkan nomor dan tanggal dokumen yang dicabut.FFI menyatakan tidak pernah menerima dokumen yang dimaksud dalam keputusan tersebut.
5. Perbedaan jumlah dukungan permohonan KLB
FFI turut mempertanyakan perbedaan jumlah dukungan terhadap permohonan KLB. Dalam keterangannya, federasi menyebut terdapat klaim 48 surat permohonan yang terdiri dari 28 Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan 20 klub.Jumlah tersebut berbeda dengan pernyataan Plt Ketua Umum pada 13 November 2026 yang menyebut dukungan berasal dari 40 pemilik suara. Angka itu tepat memenuhi batas minimal dua pertiga dari total 60 suara.
FFI juga menyebut adanya indikasi tekanan dari oknum anggota Exco PSSI terhadap AFP. Karena itu, federasi meminta bukti dan verifikasi dokumen untuk memastikan keabsahan jumlah dukungan permohonan KLB.
Atas sejumlah keberatan tersebut, Michael menilai SK PSSI memiliki kekurangan dalam aspek prosedur maupun dasar hukum. Ia menyampaikan pandangannya melalui keterangan resmi FFI.
"SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecacatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum," kata Michael.
Michael Sianipar Tegaskan FFI Tidak Menolak KLB
Di tengah perselisihan tersebut, FFI menegaskan tidak menghindari penyelenggaraan KLB. Michael menyatakan pihaknya bersedia memanggil dan menggelar kongres apabila dokumen permohonan telah diterima serta memenuhi persyaratan dukungan minimal dua pertiga pemilik hak suara.Menurut FFI, mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat (1) Statuta PSSI 2025. Dengan demikian, federasi meminta setiap proses pergantian kepemimpinan dilakukan sesuai ketentuan organisasi.
Michael juga menyampaikan pesan kepada pihak-pihak yang masih ingin melanjutkan transformasi futsal Indonesia. Ia mengingatkan berbagai prestasi dan proses yang telah dicapai dalam dua tahun terakhir agar tetap dijaga di tengah konflik.
"Kepada rekan-rekan yang masih ingin melanjutkan Transformasi Futsal. Dua tahun terakhir banyak prestasi yang kita raih bersama, banyak proses yang sudah kita jalankan. Kami hanyalah ikan kecil di antara ikan-ikan besar. Banyak kekuatan besar yang sedang bergerak dan mengganggu keutuhan Futsal Indonesia. Jangan gentar, tetap jaga harapan dan tekad, kita akan lalui badai ini bersama," kata Michael.
Ia juga menegaskan pergantian Ketua Umum FFI harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak dilakukan melalui mekanisme yang dinilainya tidak sah. Michael menyampaikan keyakinannya bahwa penyelesaian persoalan organisasi harus mengacu pada ketentuan hukum.
"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum," kata Michael.