Harga Emas Dunia hingga 1,9 Juta KPM Tak Layak Terima Bansos

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Selasa, 3 Juni 2025, terpantau menjadi perhatian para pembaca Metrotvnews.com. Berita itu mulai dari harga emas dunia yang lagi-lagi berhasil mencuri kilau dolar Amerika Serikat (AS) hingga terdapat 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dinilai tidak layak menerima bansos.

Berikut rangkuman berita selengkapnya:

1. Harga Emas Dunia Lagi-lagi Curi Kilau Dolar AS

Harga emas dunia naik lebih dari dua persen pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB) ke level tertinggi dalam lebih dari tiga minggu. Ini terjadi karena melemahnya dolar Amerika Serikat (AS) dan kombinasi risiko geopolitik dan ketidakpastian ekonomi memicu permintaan investor terhadap aset safe-haven.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Pemerintah Alokasikan Rp24,4 Triliun untuk 5 Paket Stimulus Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi selama Juni hingga Juli 2025. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24,44 triliun.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Labil Sejak Pagi, IHSG Merosot 20 Poin Sore Ini

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sore ini terjun ke zona merah. Sejak pembukaan pagi tadi, pergerakan IHSG sudah fluktuatif hingga berbalik arah menjelang penutupan perdagangan.

Baca berita selengkapnya di sini.
 

Baca juga: Populer Ekonomi: Diskon Tarif Listrik Batal hingga Harga Emas Antam Melesat

4. Menteri PKP Klaim Luas Rumah Subsidi Lebih Kecil Supaya Konsumen Punya Pilihan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons adanya pro kontra tentang draf Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait batasan luas lahan dan luas lantai rumah umum tapak. Ini tertuang dari draf Keputusan Menteri PKP Nomor ../KPTS/M/2025.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. 1,9 Juta KPM Tak Layak Terima Bansos

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut sebanyak 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak layak untuk menerima bantuan sosial (bansos). Hal tersebut terjadi karena ditemukan ada kesalahan data setelah dilakukan verifikasi ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca berita selengkapnya di sini.