KPK Minta Masyarakat Adukan Fasilitas Haji Era Yaqut Cholil

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya sejumlah ketidaksesuaian pemberian fasilitas terkait kasus dugaan rasuah penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Masyarakat yang mengalami kerugian diharapkan melapor.

“Bisa disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin, 18 Agustus 2025.

KPK mengendus banyaknya jemaah haji mendapatkan fasilitas yang diturunkan selama beribadah pada era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Sebagian mendaftar haji khusus, namun, mendapatkan jatah fasilitas reguler.

Menurut Budi, informasi dari masyarakat penting untuk mendalami perkara. Sebab, penyidik KPK akan mendapatkan data langsung soal ketidaksesuaian fasilitas, lantaran tindakan korupsi yang diusut.

“Informasi ini bisa menjadi pengayaan bagi proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK,” ujar Budi.

Sebelumnya, KPK menyebut ada sejumlah jemaah haji mendapatkan fasilitas berbeda gegara kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag. Ada jemaah dijanjikan jalur haji furoda malah dapat fasilitas haji khusus.

"Ini informasi yang masuk juga ke kami, ada yang daftarnya itu furoda. Ini lebih mahal lagi, furoda. Tapi barengnya sama haji khusus," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Agustus 2025.

Asep mengatakan pihaknya masih mendalami informasi perbedaan fasilitas yang didapatkan jemaah haji diduga terkait perkara ini. KPK juga menerima informasi ada jamaah haji yang mendaftar jalur khusus tapi dapat fasilitas reguler.

"Mungkin ini yang haji khusus, barengnya sama yang reguler, seperti itu. Karena penambahan menjadi, penambahannya lebih banyak," ujar Asep.