Korupsi Kuota Haji, Aktivitas Asosiasi Biro Travel Diulik KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali informasi terkait dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji, di Kementerian Agama (Kemenag). Salah satu yang diulik, yakni terkait aktivitas asosiasi biro perjalanan ibadah haji.

“Di mana dalam pelaksanaan haji khusus ini dalam pengisian di aplikasi itu kan user-nya dikelola oleh asosiasi, termasuk bagaimana cara memesan untuk logistiknya, akomodasinya itu dilakukan menggunakan user yang dikelola di asosiasi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Oktober 2025.

Budi mengatakan, pendalaman dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi yang merupakan pengurus asosiasi haji dan umrah. Menurut Budi, ada sejumlah kebutuhan jamaah haji yang cuma bisa dipesan oleh asosiasi, tidak langsung melalui biro travel.

Karenanya, para pengurus asosiasi ibadah haji dan umrah dipanggil penyidik. Informasi detil tidak bisa dipaparkan kepada publik, saat ini.
 

“Peran dari asosiasi (ini) cukup penting, sehingga keterangan-keterangan yang dibutuhkan penyidik dari asosiasi juga pasti akan membantu dalam proses penyidikan ini,” ucap Budi.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

Jubir KPK Budi Prasetyo/Metro TV/Candra

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025.