DPR RI Setujui RUU Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna

Jakarta: Komisi IX DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang. Rapat Paripurna dijadwalkan digelar pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Kesepakatan itu disetujui dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI,” ujar Dasco.

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Ketenagakerjaan membacakan laporan hasil pembahasan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan mini fraksi, yang mana seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut dibawa ke paripurna dengan sejumlah catatan.

Diketahui, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal yang mengatur pengupahan, PHK, hubungan industrial, hingga dana cadangan pesangon. Komisi IX DPR RI memastikan regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat pengawasan, dan menghadapi transformasi digital.


Ilustrasi. Foto: Medcom

Rapat pembahasan tingkat I ini turut dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat kementerian terkait. Di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri UMKM Maman Abdurahman, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi.