Saksi Ahli dari Polri Sebut Penetapan Tersangka Febrie Sah

Jakarta: Pihak Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri menghadirkan saksi ahli dalam sidang praperadilan tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Penjelasan saksi ahli mematahkan dalil yang menyebut penetapan status tersangka cacat hukum karena tidak didahului pemeriksaan.

Ahli hukum pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Marcus Priyo Gunarto mengatakan, pemeriksaan awal terhadap calon tersangka bukanlah sebuah syarat mutlak yang mengikat penyidik.

"Perintah bahwa itu diperiksa ada pada ratio decidendi (pertimbangan hakim) dan di situ ada pengecualian. Nah, karena dituangkan di dalam ratio decidendi dan ada pengecualian, maka itu tidak mutlak," ujar Marcus di PN Jakarta Selatan, Jumat, 21 Agustus 2026.

Dia membedah secara akademis argumentasi kubu pemohon yang selama ini berlindung di balik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21 Tahun 2014. Menurut dia, frasa yang mewajibkan pemeriksaan calon tersangka dalam putusan tersebut hanya bersifat pertimbangan hakim (ratio decidendi) dan memuat pengecualian.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, kelemahan fundamental dari dalil pihak Febrie, yaitu syarat pemeriksaan awal itu sama sekali tidak dicantumkan di dalam putusan akhir atau amar putusan MK. Dia mengatakan, secara hukum hal yang memiliki kekuatan eksekutorial dan mengikat secara penuh adalah amar putusan.

"Perintah itu sendiri kemudian tidak terbadankan di dalam amar putusan. Jadi amar putusan tidak memuat perintah untuk harus diperiksa lebih dahulu calon tersangka itu. Enggak ada di dalam amar putusan," kata Marcus.

Berpijak pada hal tersebut, Marcus menilai penyidik kepolisian tidak melanggar aturan apa pun saat menetapkan Febrie sebagai tersangka, meski tanpa pemanggilan terlebih dahulu.


Ahli Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Marcus Priyo Gunarto. Foto: Metro TV/Muhammad Adyatma Damardjati.

Ia membenarkan bahwa memeriksa calon tersangka adalah kondisi yang ideal secara pemenuhan hak asasi manusia. Namun, jika penyidik dihadapkan pada situasi tertentu, kewenangan penetapan tersangka mutlak bertumpu pada kecukupan alat bukti.

"Kalau tersangkanya tidak bisa diperiksa atau tidak mampu dihadirkan oleh penyidik, apakah penyidik bisa menetapkan tersangka? Bisa, dimungkinkan dan itu tidak melanggar undang-undang. Dasarnya didasarkan pada dua alat bukti," kata Marcus.