Populer Ekonomi: Prediksi UMP Jakarta 2026 hingga Menkeu Dapat Deadline 6 Bulan Benahi Subsidi

Jakarta: Pemberitaan mengenai perkiraan upah minimum provinsi (UMP) di Jakarat pada 2026 menjadi berita paling populer di Kanal Ekonomi Metrotvnews.com, Jumat, 5 Desember 2025. Selain itu ada pemberitaan mengenai Menkeu Purbaya mengaku diberi waktu enam bulan untuk mendesain ulang skema penyaluran subsidi.

Berikut berita paling populer di Kanal Ekonomi Metrotvnews.com:

1. UMP Jakarta 2026 Bakal Tembus Rp6 Juta? Begini Prediksinya

Beberapa waktu belakangan ini, isu Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi isu yang menarik diperbincangkan seluruh masyarakat di Indonesia, terkhususnya di kalangan kelas pekerja. Kota Jakarta yang menjadi kota sentral di Indonesia akan menjadi patokan penting bagi seluruh pekerja di Indonesia yang tentu akan menjadi salah satu hal menarik untuk dinantikan.

Baca selengkapnya di sini

2. Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025 Dibuka: Cek Syarat dan Formasinya

Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan kesempatan karier bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk bergabung sebagai tenaga kependidikan (tendik) di sekolah rakyat 2025. Program ini diluncurkan sebagai komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak miskin maupun rentan miskin di Indonesia.

Baca selengkapnya di sini

3. Naik Seceng, Harga Emas Antam Dijual Rp2,407 Juta per Gram Hari Ini

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam yang dijual di Butik Emas Antam pada hari ini mengalami kenaikan. Harga emas Antam naik tipis setelah mengalami penurunan beberapa hari terakhir.

Baca selengkapnya di sini

4. Menkeu Dapat Deadline 6 Bulan Benahi Subsidi Salah Sasaran

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku diberi waktu enam bulan untuk mendesain ulang skema penyaluran subsidi.

Baca selengkapnya di sini

5. Daftar Gaji PPPK Berdasarkan Golongan dan Masa Kerja Terbaru

Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini menjadi pilihan para tenaga honorer karena memberikan kejelasan status dalam sistem pemerintahan. Selain itu, program ini juga menawarkan gaji pokok serta berbagai tunjangan yang membantu meningkatkan kesejahteraan para pegawai.

Baca selengkapnya di sini