Sepanjang 2024, DKPP Terima 568 Aduan Kasus

Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan pihaknya telah menerima ratusan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) selama 2024. Jumlahnya, yakni 568 aduan.

“Perkara yang masuk terhitung sejak kemarin itu jumlahnya 568 kasus. Artinya kami mendapatkan dua laporan dalam sehari kerja,” ujarnya membuka sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Heddy menilai jumlah ini bakal meningkat karena porses Pilkada 2024 masih berjalan. Saat ini, DKPP juga mulai menerima aduan berbagai pelanggaran Pilkada Serentak 2024.

“Kita tidak bisa memprioritaskan perkara apa yang harus diadukan karena semuanya perkara jadi prioritas, itu lah yang terjadi di DKPP. Kemungkinan perkara yang tahun ini yang berkaitan dengan Pileg dan Pilpres itu tidak tuntas di tahun ini. Jadi sampai tahun depan kita masih menjadikan perkara yang berkaitan dengan tahapan Pileg dan Pilpres,” jelas dia.
 

Baca: Diduga Langgar Etik, Ketua dan Anggota KPU Diperiksa DKPP

Sebagai perbandingan, DKPP menerima 325 aduan sepanjang 2023. Dari seluruh aduan tersebut, 124 di antaranya dilimpahkan menjadi perkara dan disidangkan oleh DKPP.

Heddy mengatakan DKPP kerap menjadi sorotan ketika ada isu miring tentang kinerja penyelenggara pemilu, baik itu jajaran KPU atau Bawaslu. Untuk menegakkan etika bagi seluruh penyelenggara pemilu, Dia berharap seluruh jajaran KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan baik.

“Aspek etika menjadi fokus yang memang harus dibenahi oleh seluruh penyelenggara Pemilu di seluruh Indonesia. Dari kapasitas keterampilan dan profesionalisme tidak kita ragukan karena hampir semua penyelenggara Pemilu berkarir dari bawah. Tapi dari ranah etika, penyelenggara Pemilu kita menjadi perhatian,” ungkapnya.

Etika yang dipegang penyelenggara Pemilu disebut Heddy sangat penting karena hal tersebut menjadi satu dari lima syarat terwujudnya Pemilu yang demokratis. Empat syarat lainnya adalah regulasi yang baik, netralitas birokrasi, peserta yang taat aturan, serta pemilih yang cerdas dan taat aturan.