Bansos Jangan Dijadikan Alat Politik

Jakarta: Pengamat politik Emrus Sihombing menegaskan bantuan sosial (bansos) tidak dijadikan alat politik. Sebab, bantuan tersebut berasal dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN).

“Bansos jangan dijadikan alat politik saya setuju, kan bansos dari APBN, itu hak rakyat , itu uang negara,” tegas Emrus kepada Media Indonesia, Selasa, 9 Januari 2024.

Ia mengusulkan agar tidak ada politisasi bansos kepada pasangan calon (paslon) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tertentu. Sebaiknya ketiga kandidat dilibatkan dalam pembagian bansos.

“Kalau bagi sendiri melalui kebijakan kan tidak netral. Karena memang bansos harus jalan,” ungkap dia.
 

Baca juga: Kekuasaan Presiden di Penghujung Masa Jabatan Harus Dibatasi

Dia menyampaikan pelibatan semua kontestan dalam pembagian bansos agar tidak dianggap sebagai jadi alat politik. Jika salah satu paslon menyalahgunakan tersebut, mereka layak disanksi.

“Supaya tidak jadi alat politik tapi semua terlibat dalam pembagian itu. Jika ada yang tak tepat sasaran (pembagian bansosnya) akan mendapatkan hukuman,” ujar Emrus.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Ari Dwipayana memastikan pemberian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah tidak terkait dengan pemilihan umum (pemilu). Ini penjelasan dari Istana.

Dikatakan Ari, pembagian bansos dilakukan karena dampak fenomena el nino yang berkepenjangan. "Kaitannya dengan situasi yang kita hadapi, terutama berhadapan dengan El Nino dan kenaikan harga pangan," ujar Ari kepada wartawan, Selasa, 9 Januari 2024. (MI/Yakub)