Lantik Pejabat Tinggi Pratama, KPK: Hindari Judi Online

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik pejabat tinggi pratama hari ini, Jumat, 16 Agustus 2024. Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK, Cahya Hardianto Harefa, meminta kepada pegawai yang dilantik agar menghindari perilaku menyimpang seperti judi.

"Kita hindari segala bentuk penyimpangan seperti judi baik offline maupun online, prostistusi online maupun offline, narkoba, hindari penyalahgunaan narkoba, hindari juga hal-hal yang tidak baik lainnya," kata Cahya dikutip dari video, Jumat, 16 Agustus 2024.

Cahya juga menyampaikan bahwa perilaku pegawai KPK yang menyimpang memiliki konsekuensi. Baik bagi diri sendiri maupun KPK.

"Ingatlah bahwa setiap sikap dan perbuatan kita akan memiliki konsekuensi tersendiri baik bagi diri maupun organisasi," ucap Cahya.

Selain itu, Cahya menekankan kembali kepada pegawai KPK agar menghindari segala bentuk penyimpangan. Dia berharap agar pegawai KPK dapat menjadi teladan.

"Saya ulangi, agar kita semua yang ada disini untuk menghindari berbagai bentuk penyimpangan dan kita jadilah sosok teladan bagi lingkungan kerja dan sekitarnya," tegasnya.

Baca:  197 Ribu Anak-Remaja Terpapar Judol, Pemprov Jakarta Segera Susun Kebijakan Pencegahan

Sebelumnya, KPK merevisi pernyataannya soal transaksi terbesar pegawai dalam permainan judi online. Data terbaru soal uang yang dikeluarkan terbanyak oleh karyawan Lembaga Antirasuah hanya sebanyak Rp10 juta, dari sebelumnya disebut Rp74 juta.

“Berdasarkan data transaksi judi online, terkait delapan orang pegawai dimaksud, total deposit tahun 2023, yang paling besar adalah sekitar Rp10 juta,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada Medcom.id, Rabu, 10 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci identitas pegawai yang mengeluarkan uang untuk berjudi online paling banyak itu. Tapi, dana Rp10 juta itu merupakan akumulasi dari 71 transaksi.

Sementara itu, transaksi judi online pegawai KPK paling kecil hanya Rp200 ribu dengan dua kali deposit. Total keseluruhan perputaran uang di gim haram yang dilakukan karyawan Lembaga Antirasuah juga direvisi menjadi belasan juta dari sebelumnya disebut Rp111 juta.