Jakarta: Presiden Joko Widodo akhirnya blakblakan akan ikut cawe-cawe pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu disampaikan saat bertemu sejumlah pimpinan media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Jadi Pak Jokowi menegaskan saya tidak netral dalam hal ini, memang betul saya cawe-cawe tapi untuk kepentingan nasional," ujar Wakil Pimpinan Redaksi (Wapemred) Kompas TV Yogi Nugraha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023.
Alasan Jokowi Cawe-Cawe Pemilu 2024
Yogi menjelaskan alasan Jokowi ingin terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Salah satunya memastikan keberlangsungan pembangunan hingga 2045.
Jokowi menyebut pembangunan ke depan sangat krusial. Sebab, menjadi penentu apakah negara dapat bertumbuh secara meningkat atau menurun.
Presiden Jokowi menganggap 13 tahun ke depan menjadi penentu. Sehingga, pemimpin selanjutnya harus dipastikan sosok yang tepat.
"Dia juga mengatakan kalau ini Presiden 2024 ini melanjutkan apa yang disampaikan ekosistem electric vehicle (kendaraan listrik), presiden memastikan 2027 (program kendaraan listrik) beres, artinya itu sinyal kan," tutur Yogi.
Dulu Wegah Kini Blakblakan
Pernyataan Jokowi ini berbalik 180 derajat dengan ucapannya beberapa waktu lalu yang mengaku tidak akan terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Pada awal Mei lalu Jokowi wegah dianggap cawe-cawe dalam Pemilu 2024 usai bertemu dengan enam ketua umum partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Istana.
"Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe-cawe," ujar Jokowi usai mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2023.
Selain sebagai presiden, Jokowi menyebut dirinya juga pejabat politik. Jadi, ia menilai tak ada yang salah jika berdiskusi dengan para ketua umum parpol di Istana.
"Saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe- cawe. Urusan capres, cawapres, itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan?" ucap Jokowi.
Jokowi mengumpulkan enam ketua umum parpol di Istana, Selasa, 2 Mei 2023. Keenamnya yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Jokowi Harusnya Netral
Pernyataan Jokowi yang terang-terangan bakal terlibat dalam Pemilu 2024 ini mendapat banyak kritikan. Presiden Jokowi harusnya netral di Pemilu nanti.
Namun belakangan sikap Jokowi justru menunjukkan ketidaknetralan. Hal tersebut diungkap
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, ini terlihat saat Jokowi terkesan meng-endorse figur bakal calon presiden (capres) tertentu.
"Ini menegaskan Pak Jokowi tak netral. Apa pun justifikasinya, atas nama demokrasi, ini tak bisa dibenarkan," ucap Kamhar.
