Ekstremisme Menyasar Ruang Digital, Polri Susun Strategi Khusus

Jakarta: Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Dedi Prasetyo mengatakan, perlu ada strategi khusus untuk menghadapi ancaman terorisme. Sebab, terorisme dan ekstremisme telah mengalami perubahan yang menyasar ke ruang digital.

"Ancaman tidak lagi selalu hadir dalam bentuk organisasi besar yang mudah dipetakan, tetapi berkembang melalui ruang digital, simpatisan lepas, hingga jejaring yang dibentuk oleh algoritma. Oleh karena itu, strategi kita juga harus berubah," kata Dedi, dilansir dari Antara, Kamis, 21 Mei 2026.
 

Dia mengatakan, ekstremisme modern kini semakin terfragmentasi dan bergerak melalui individu atau kelompok kecil tanpa struktur formal. Selain itu, ancaman ini juga bersifat glocal, yaitu arus informasi global yang dapat dengan cepat memengaruhi dinamika sosial lokal melalui media digital.

"Arus informasi bergerak cepat dan dapat memengaruhi lingkungan sosial dalam waktu singkat," katanya.

Dedi lantas menyoroti meningkatnya kerentanan generasi muda terhadap paparan ekstremisme dan normalisasi kekerasan di ruang digital. Berdasarkan data Densus 88 Antiteror Polri per 19 Mei 2026, tercatat sebanyak 115 anak tergabung dalam True Crime Community (TCC) dan 132 anak terpapar radikalisme di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, angka tersebut harus dipahami sebagai fenomena gunung es, sehingga pencegahan perlu dilakukan sejak awal sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.



Oleh karena itu, ia mengarahkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk menggunakan pendekatan ekologi berlapis. Pendekatan ini akan mengintegrasikan keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah, dan ruang digital sebagai sistem perlindungan bersama.

Selain itu, ia juga menekankan kolaborasi aktif dan berkelanjutan antara aparat keamanan, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, tokoh agama, komunitas, akademisi, platform digital, hingga masyarakat sipil.

"Ancaman ekstremisme tidak dapat diputus oleh satu institusi. Ia harus dihadapi melalui sinergi utuh antara Polri, kementerian, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keamanan masa depan dibangun melalui kolaborasi," katanya.