Bansos 2025: Peningkatan Anggaran, Perbaikan DTKS, hingga Pencoretan Gegara Judol

Jakarta: Pemerintah tetap menjalankan bantuan sosial (bansos) selama 2025. Program tersebut dinilai sebagai jaring pengaman sosial, terutama kelompok miskin.

Pada tahun ini, pemerintah bahkan jor-joran dalam membantu masyarakat melalui bansos. Jumlah anggaran ditambah hingga Rp100 triliun lebih.

Penaikan Anggaran Bansos

Pemerintah memutuskan menaikkan anggaran bansos pada 2025. Tak main-main, anggaran ditingkatkan hingga Rp110 triliun.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan alasan penaikan anggaran bansos. Yakni, adanya penambahan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dan penebalan bansos reguler pada Juni-Juli 2025.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Foto: Metrotvnews.com/Fachri.

"Ini bentuk atensi dari Presiden Prabowo agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak dan tepat sasaran," kata Gus Ipul, 7 November 2025.

Peningkatan anggaran itu mencakup dua program utama. Yakni, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako, yang sebelumnya memiliki alokasi sekitar Rp75 triliun.

Jenis Bansos

Bansos dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Setidaknya, ada empat jenis bansos yang dibuat oleh Kemensos, yaitu:

• Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH dibuat untuk mendukung masyarakat kurang mampu. Terutama dalam bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.  Penerima PKH ialah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki anggota rentan, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

Jumlah penerima PKH sekitar 10 juta KPM. Anggaran untuk program ini sekitar Rp30–32 triliun.

Berikut rincian besaran bantuan PKH:
Ibu hamil dan anak usia dini: Rp 3 juta per tahun.
Anak sekolah SD–SMA: Rp 900 ribu – Rp 2 juta per tahun.
Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp 2,4 juta per tahun.

• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT juga diberikan kepada KPM berdasarkan DTKS. Jumlah bantuan yang diberikan senilai Rp200.000 per bulan dalam bentuk saldo pangan.

Penerima BNPT sekitar 18–18,5 juta KPM. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 40 triliun.

• Bantuan Sosial Beras (BSB)

BSB merupakan program bansos yang memberikan beras gratis seberat 10 kilogram yang diberikan kepada KPM yang terdaftar dalam DTKS Kemensos. Program ini menjadi bantalan sosial utama saat harga pangan bergejolak di awal dan pertengahan tahun.

Ilustrasi penyaluran bansos beras. Foto: Istimewa.

Jumlah penerima BSB sekitar 21–22 juta keluarga. Skema penyaluran BSB dilakukan secara bertahap dalam bentuk beras 10 kilogram per bulan.

• Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT merupakan bantuan uang tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Biasanya, program ini disalurkan karena krisis ekonomi dan bencana untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

Anggaran yang disediakan sekitar Rp30 triliun. Setiap KPM menerima bantuan sekitar Rp900 ribu.

Perbaikan DTKS

Selain menambah anggaran, pemerintah tengah fokus pada perbaikan Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan klasik penyaluran bansos.

DTKS yang selama bertahun-tahun menjadi basis penyaluran bansos dinilai menyimpan banyak persoalan. Mulai dari data ganda, penerima tidak layak, hingga warga miskin yang belum terdata.  Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan status sosial ekonomi masyarakat. Hal itu disebabkan karena tidak seluruhnya tercatat secara berkala.

Pada 2025, pemerintah mempercepat transformasi DTKS dengan mengintegrasikannya ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Perbaikan dilakukan melalui sejumlah langkah, di antaranya verifikasi dan validasi lapangan (verval) oleh pemerintah daerah; dan pemadanan data dengan Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan, dan data perpajakan; dan pencoretan otomatis terhadap data penerima yang telah meninggal dunia, pindah domisili, atau dinilai sudah mampu.

Hingga akhir 2025, lebih 96 juta data individu telah diverifikasi dan divalidasi ulang. Sekitar 5–7 juta data penerima bansos mengalami perubahan status karena tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos.

Perbaikan ini membuat basis data penerima bansos menjadi lebih ramping dan akurat, meski belum sepenuhnya bebas dari persoalan.

Judol dan Pemblokiran Bansos

Pada pertengahan 2025, publik dihebohkan dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut penerima bansos bermain judi online (judol). Sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos tercatat terlibat dalam aktivitas judi online (judol) sepanjang tahun 2024.

Ilustrasi judi online (judol). Foto: MI.

Temuan ini merupakan bagian dari hasil analisis PPATK atas aliran transaksi keuangan yang mencurigakan sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi. 

Kemensos merespons laporan tersebut. Para penerima bansos yang terindikasi terlibat judol dicoret.

Mensos Gus Ipul menyampaikan, lebih dari 600.000 penerima diduga terlibat bermain judi online. Hingga kini, lebih dari 300 ribu penerima dipastikan tidak lagi mendapatkan bansos.

“Akan kita periksa. Sekarang lebih dari 300 ribu yang enggak dapat lagi (bansos),” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, di Kota Malang, Senin 8 September 2025. Gus Ipul menyampaikan, Kemensos berkoordinasi dengan PPATK dan perbankan untuk memeriksa Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos. Hasil pemeriksaan menemukan lebih dari 600 ribu penerima terindikasi terlibat judi online.

“Kita sudah ground check dan ini akan terus update,” ujar Gus Ipul.