Bandung Jadi Kota Pertama Terapkan Platform Antikorupsi Digital dari KPK

Bandung: Kota Bandung, Jawa Barat, menjadi daerah pertama di Indonesia yang resmi menggunakan Platform Antikorupsi Digital Integritas (PADI) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dilakukan setelah Pemerintah Kota Bandung mengajukan permintaan langsung kepada KPK, dan disepakati melalui perjanjian kerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung.

"Bandung ini jadi kota pertama yang meminta langsung kepada KPK untuk menggunakan PADI. Jadi bukan karena saya orang Bandung lalu Bandung diprioritaskan. Kalau mau, saya bisa saja meluncurkan di Bogor, karena Wali Kota Bogor, Kang Deddy, itu juga dulur saya. Tapi faktanya, Bandung yang lebih dulu meminta," ujar Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin, 22 September 2025.

Wawan menjelaskan, PADI dirancang sebagai sarana pencegahan korupsi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Konten PADI berasal dari KPK, namun dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

"Alhamdulillah, secara legal sudah ada PKS dengan BKPSDM Kota Bandung. Jadi PADI ini sah digunakan, kontennya dari KPK, tetapi boleh dimodifikasi sesuai kebutuhan daerah masing-masing," tambah Wawan.

Baca juga:  Lantik ASN dan PPPK, Farhan Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

Wawan menekankan, bahwa strategi KPK tidak hanya mengandalkan penindakan. Menurut Wawan, pencegahan dengan memperbaiki sistem pemerintahan lebih penting agar celah korupsi tertutup.

"Penindakan memang penting sebagai efek jera, tapi yang lebih penting adalah pencegahan. Salah satunya lewat teknologi informasi," tandas Wawan.

Wawan mencontohkan, layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bandung sejak 2016–2017 sudah menjadi model nasional, karena berbasis elektronik. Namun, pada praktiknya masih terjadi tindak korupsi di balik sistem tersebut.

"Itu artinya, sebaik apapun sistemnya, kalau orang masih punya niat, pasti dicari celah," sahut Wawan.

Wawan menekankan pentingnya aspek pendidikan antikorupsi sebagai pendekatan ketiga yang tak kalah penting. Pendidikan, sambung Wawan, dinilai tidak mengenal batas usia, sehingga harus ditanamkan sejak dini hingga akhir hayat.

"Kalau penindakan dan pencegahan ada batasnya, pendidikan tidak. Pendidikan antikorupsi ini harus dilakukan dari anak usia dini sampai menjelang maut. Karena kita tidak pernah tahu kapan maut menjemput. Jangan sampai sebelum maut datang, kita masih sempat melakukan korupsi," ungkap Wawan.

Penerapan PADI di Kota Bandung, Wawan berharap lahir sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, serta mampu menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia.

"Ini akan menjadi contoh untuk daerah lainnya," tutup Wawan.