Editorial Media Indonesia: Saatnya Semua Menahan Diri

HINGGA Selasa, 2 September 2025, bertambah organisasi dan kelompok masyarakat yang membatalkan rencana ikut demonstrasi besar-besaran yang sedianya akan digelar hari ini. Di sejumlah kota, beberapa aliansi mahasiswa dan kelompok masyarakat membatalkan aksi demi situasi kondusif.

Namun, ada pula yang tetap melanjutkan rencana demo dengan alasan tertentu. Di Jakarta, misalnya, ada Aliansi Perempuan Indonesia yang tetap akan menggelar aksi simpatik di depan Gedung DPR. Selain berbusana yang melambangkan kekuatan perempuan, para peserta aksi yang berjumlah sekitar 300 perempuan bakal membawa sapu lidi sebagai simbol bersih-bersih ‘kotoran negara’.

Berdemonstrasi atau tidak, itu adalah hak rakyat. Toh rakyat kita sudah dewasa, yang mestinya bisa memilah mana aksi yang ditujukan demi mengekspresikan pendapat dan mana yang hanya untuk mencari rusuh. Rakyat sejati tidak mencari rusuh. Rakyat sejati paham pentingnya situasi damai karena di situ pula penghidupan mereka.

Karena itu, amatlah wajar bila di daerah yang baru saja membara, rakyat rela membatalkan aksi. Di lain tempat, saat aksi tetap ingin dijalankan, mereka melakukannya dengan simpatik. Dengan kata lain, seruan menahan diri benar-benar telah dipatuhi rakyat, meski berbagai tuntutan dari demo selama dua minggu ini belum ada yang betul-betul dipenuhi.

Rakyat sesungguhnya sabar. Rakyat menunggu dan melihat upaya solutif pemerintah. Bahkan, rakyat juga bersabar dengan proses hukum terhadap tujuh anggota Brimob penabrak driver ojol Affan Kurniawan.

Rakyat sejatinya adalah pihak terdepan yang tidak ingin adanya kekacauan. Rakyat dengan kesadaran kolektif tidak ingin kekacauan itu menjadi pintu masuk ditetapkannya darurat militer, seperti pesan yang bergaung di media sosial akhir-akhir ini.
 

Baca Juga:  Masyarakat Diajak Menyampaikan Aspirasi dengan Baik dan Tidak Anarkis

Maka, ketika rakyat telah menjalankan bagiannya, mestinya hal yang sama juga dilakukan aparat, pemerintah, termasuk presiden. Terkait dengan aparat, kita sangat memahami dan juga mengapresiasi tindakan mereka dalam menangkap orang-orang terduga provokator dan anarkis. Mereka yang kedapatan membawa senjata tajam dan bom patut dicurigai bukan rakyat sejati, dan sepantasnya ditangkap.

Namun, aparat jelas belum dapat dikatakan menahan diri. Kasus tewasnya mahasiswa Amikom Yogyakarta, Rheza Sendy, dan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) Iko Juliant Junior dengan penuh luka, meskipun harus dibuktikan, boleh jadi menunjukkan bahwa pola-pola represif aparat dalam penanganan unjuk rasa masih dilakukan.

Kepolisian juga menangkap Direktur Lokataru Delpero Marhaen dengan tuduhan telah menghasut pelajar untuk mengikuti demonstrasi. Tuduhan itu pun harus dibuktikan betul karena bila tidak, hal tersebut justru bisa memicu masyarakat yang sudah menahan diri bakal tersulut lagi. Tentu hal seperti ini tidak kita inginkan.
 

Baca Juga:  Komnas HAM Sebut 10 Orang Meninggal Imbas Demo di Sejumlah Daerah, Ini Daftarnya

Karena itu, sekali lagi, saatnya kita semua berkaca pada rakyat. Dengan segala keterbatasan, rakyat telah menunjukkan kemampuan untuk bertahan dan menahan diri. Tidak sepantasnya menuntut lebih jauh kepada rakyat, sebelum yang mengemban amanat memenuhi hal yang sama.

Menciptakan situasi kondusif adalah tanggung jawab bersama. Sudah saatnya semua pihak sama-sama menjaga diri, menahan diri, sembari melakukan evaluasi, koreksi, dan perbaikan diri. Semua itu demi menjaga Indonesia.