Jaga Penyidikan, KPK Pilih Merahasiakan Posisi Jet Pribadi Kasus Korupsi di Papua

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan membeberkan lokasi pesawat jet pribadi, yang diduga dibeli dari uang hasil rasuah penyelewengan dana operasional kepala daerah di Papua. Alasannya untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan tetap terjaga.

“Untuk kebutuhan penyidikan, sementara ini, kami belum sebut lokasinya (jet pribadi),” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin, 16 Juni 2025.

Budi enggan memerinci pertimbangan penyidik merahasiakan lokasi jet pribadi itu. Namun, keberadaan transportasi terbang itu terus dipantau.

“Yang pasti, posisinya terus dipantau,” tegas Budi.
 

Baca juga: KPK Panggil Pegawai Money Changer Terkait Kasus Harun Masiku

KPK membuka penyidikan baru terkait dugaan rasuah di Papua. Kasusnya terkait dugaan korupsi penyalahgunaan dana penunjang operasional, dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, di Pemerintah Provinsi Papua.

KPK pernah mengendus adanya penyelewengan sebagian dana operasional sebesar Rp1 triliun dalam pengusutan kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Dia berdalih uang itu dipakai untuk makan dan minum.

"Dana operasional yang bersangkutan itu rata-rata setiap tahun itu Rp1 triliunan, dan sebagian besar setelah kita telisik kita lihat itu dibelanjakan antara lain untuk biaya makan minum," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023.

Alex menjelaskan dana itu diminta sejak 2019 sampai 2022. Uang Rp1 triliun untuk operasional kepala daerah per tahun itu dipastikan melanggar ketentuan yang diatur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).