PDIP Larang Kader Ikut Retret, Gerindra: Kita Lihat Mana Negarawan, Mana Politisi

Jakarta: Partai Gerindra merespons soal instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait pelarangan kepala daerah dari PDIP mengikuti kegiatan retret. Gerindra menekankan penting untuk menilai sosok kenegarawanan atau politisi dari para kepala daerah dari PDIP usai terbitnya instruksi tersebut.

"Saya kira itu pilihan, mau jadi negarawan atau mau jadi politisi, gitu saja," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.

Fadli mengatakan retret bukan program kepartaian. Para kepala daerah mengikuti program tersebut karena sudah dipilih oleh rakyat.

Loyalitas para kepala daerah kepada negara sejatinya harus tinggi. Karena sudah lepas dari kepartaian meski dari unsur kader partai.

"Meskipun, para gubernur, bupati, atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota itu berasal dari partai politik manapun, tapi kalau terkait dengan negara loyalitasnya harus kepada loyalitas negara itu yang saya kira. Ada pepatah mengatakan my loyalty to my party ends, when my loyalty to my country begins. Jadi loyalitas kepada partai itu berakhir ketika loyalitas kepada negara itu dimulai. Nah itu, kita akan lihat mana yang negarawan, mana yang politisi," jelas Fadli.
 

Baca juga:  PDIP Larang Kadernya Ikut Retret, Gerindra: Kepala Daerah Mewakili Rakyat

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri geram terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia langsung menerbitkan surat instruksi yang ditujukan kepada seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP, Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai, seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Ada dua poin instruksi yang dikeluarkan Megawati kepada para 'petugas partainya'.

Dalam salah satu poinnya, Megawati melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti retret di Magelang. Retret bersama Presiden Prabowo Subianto itu dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati dilansir dalam surat instruksinya pada Jumat, 21 Februari 2025.

Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta tetap menjaga komunikasi sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," ujar dia.

Surat instruksi ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025. Tepatnya, tak lama setelah Hasto resmi menjadi tahanan KPK.