DPR hingga Presiden Dinilai Bertanggung Jawab Atas Polemik Firli Bahuri

Jakarta: Mantan Penyidik Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menilai DPR sampai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki tanggung jawab atas polemik yang dibuat mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Sebab, mereka semua yang memilih purnawirawan jenderal bintang tiga Polri tersebut menjadi pucuk pimpinan lembaga antirasuah.

"Firli yang parah sekali ini tidak lepas dari tanggung jawab panitia seleksi, DPR RI, Presiden, dan semua pihak yang mendukung serta memuji-muji Firli, dan kawan-kawan,” kata Novel melalui keterangan tertulis, Jumat, 29 Desember 2023.

Novel juga meminta DPR sampai Presiden tidak marah jika disalahkan. Sebab, kelakuan Firli dinilai sudah membuat KPK berada di titik nadir, dan dampaknya sangat dirasakan masyarakat.

"Dampaknya menjadi sangat mahal, yaitu IPK Indonesia menjadi terjun bebas, dan KPK menjadi lembaga penegak hukum paling tidak dipercaya (oleh masyarakat)," ucap Novel.

DPR dan Presiden diminta tidak sembarangan mencari sosok pengganti Firli. Orang yang ditunjuk harus sosok yang berani membersihkan korupsi di Indonesia tanpa pandang bulu, termasuk di KPK.

"Selain menguak tuntas semua kejahatan yang dilakukan Firli (di KPK), dan membersihkan orang-orang yang berbuat kejahatan korupsi di KPK, apa tanggung jawab pemerintah dan DPR terhadap dampak yang terjadi?" ujar Novel.
 

Baca juga: Firli Bahuri Resmi Diberhentikan Sebagai Ketua KPK

Novel menilai bersih-bersih KPK oleh pengganti Firli penting dilakukan. Dia tidak percaya kalau Firli sendirian melakukan dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, maupun semua pelanggaran etik yang terjadi.

Pimpinan KPK yang masih menjabat saat ini pun diminta menguliti perbuatan Firli, dan seluruh orang yang terlibat di instansinya. Jika tidak mampu, Novel menyarankan para komisioner angkat kaki dari Lembaga Antirasuah.

"Apabila pimpinan KPK sekarang ini masih sayang KPK, mereka bisa memilih, melaporkan pihak-pihak di internal KPK yang selama ini berbuat korupsi baik bersama-sama dengan Firli atau sendiri, atau bila pimpinan KPK tidak mampu atau tidak berani, agar mengundurkan diri," tegas Novel.

Terpisah, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango berambisi mengembalikan muruah instansinya pada 2024. Rencananya dimulai dengan upaya pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Antirasuah.

Nawawi juga meminta pegawai KPK membantunya untuk mengembalikan muruah Lembaga Antirasuah. Kinerja para aparatur sipil negara (ASN) di sana bakal digenjot.

"Mari di tahun depan kita bisa lebih fokus untuk mengembalikan muruah lembaga ini, memperkuat kepercayaan publik," kata Nawawi di Jakarta, Jumat, 29 Desember 2023.

Nawawi mengatakan KPK tengah berada di titik nadir akibat ulah Ketua nonaktif Lembaga Antirasuah Firli Bahuri. Menurutnya, kepercayaan masyarakat yang paling dirasakan penurunannya.

Dia tidak mau harapan masyarakat atas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terus menurun. Nawawi ingin taring KPK bisa kembali dilihat masyarakat mulai tahun depan.