Aparat Diminta Buktikan Netralitas Lewat Tindakan

Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta aparat penegak hukum tidak berkoar-koar soal netralitas di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mereka cukup membuktikan hal itu lewat perbuatan.

“Aparat pemerintah tidak perlu mengatakan netral di depan publik terlalu sering, tapi paling penting implementasi dalam tindak-tanduk dan kegiatan sehari-hari,” kata Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 November 2023.

Fadli mengatakan ucapan tanpa perbuatan ibarat tong kosong. Aparat seyogianya betul-betul tidak menyalahgunakan program dan anggaran dalam menunaikan tugasnya.

“Kita khawatir termasuk menjadi tantangan bahwa penyelenggara pemilu seperti terkooptasi konflik kontestasi,” papar dia.

Fadli mencontohkan inkonsistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Terutama soal pencalonan perempuan, narapidana korupsi, dan calon presiden atau calon wakil presiden yang belum cukup umur.

“Buktinya (KPU) konsisten digugat ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini cukup mengkhawatirkan,” ujar dia.

Menurut Fadli, penyelenggaraan Pemilu 2024 seharusnya sudah semakin matang dan kuat. Apalagi, pemilu tahun depan merupakan yang keenam kalinya pascareformasi.

“Penyelenggara pemilu seharusnya lebih profesional dan mandiri. Tapi malah sebaliknya terkesan ada pengkooptasian yang luar biasa,” ucap dia.