Bawaslu Limpahkan Kasus Pencatutan KTP Dharma-Kun ke Polda Metro

Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta telah melimpahkan kasus dugaan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) oleh Dharma Pongrekun-Kun Wardana ke Polda Metro Jaya. Bawaslu menilai pelanggaran tersebut masuk ke dalam ranah pidana.

"Kita juga meneruskan kepada kepolisian Polda Metro Jaya untuk pelimpahan," ujar Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Jakarta, Quin Pegagan, dikutip pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Bawaslu Jakarta menjelaskan pasangan independen ini diduga melanggar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
 

Baca juga: Dharma-Kun 2 Kali Mangkir Panggilan Bawaslu soal Pencatutan NIK Warga Jakarta

Di samping itu, Bawaslu memutuskan tak ada pelanggaran pidana kepemiluan yang dilakukan Dharma-Kun. Bawaslu tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan pencatutan data pribadi ini.

"Jadi setelah tiga hari dan plus dua hari kemudian tidak terpenuhi dari sisi waktu perjalanannya, maka tidak kita lanjutkan," terangnya.

Bawaslu enggan berkomentar lebih ihwal rencana pendaftaran Dharma-Kun sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Hal ini menjadi ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU).