Bareskrim Tangkap 5 Pelaku TPPO PMI Ilegal ke Arab Saudi

Jakarta: Bareskrim Polri menangkap lima pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural ke Arab Saudi. Polisi juga menyita barang bukti.

“Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat," kata Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026.

Nurul melanjutkan pengungkapan kasus ini sekaligus menunjukkan komitmen Polri untuk memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, termasuk perdagangan orang, akan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum.

Adapun, barang bukti yang disita meliputi enam unit telepon genggam, dua unit CPU, dokumen paspor, kartu keluarga, dokumen pemberangkatan, serta dokumen transaksi keuangan.

Nurul menyebut pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya Polri menangani tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang menyasar perempuan dan kelompok rentan. 

Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah (tiga dari kanan) saat memperlihatkan barang bukti TPPO PMI di Arab Saudi kepada awak media. Foto: Metrotvnews.com/Azri Arifin

Dalam perkara ini, para tersangka diduga terlibat dalam proses perekrutan hingga pengurusan dokumen dan visa korban untuk diberangkatkan ke Arab Saudi secara nonprosedural. Salah satu korbannya ialah seorang PMI, M yang meninggal dunia di Arab Saudi setelah diduga mengalami tekanan dan ancaman selama bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART). 

Korban sebelumnya sempat meminta dipulangkan ke Indonesia karena mengalami gangguan kesehatan, tetapi diduga tidak diizinkan. Kini, kelima tersangka telah ditahan. 

Nurul menegaskan, penyidik akan menindaklanjuti perkara tersebut sesuai ketentuan hukum. Ia mengingatkan tidak ada pihak yang kebal dari proses hukum apabila terbukti terlibat dalam tindak pidana.

“Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak mendahului proses peradilan,” ujar Nurul.

Para tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pasal 81 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(Metrotvnews.com/M. Azri Arifin)