Mothballing PLTU Suralaya Dinilai Solusi Moderat di Tengah Tantangan Transisi Energi

Jakarta: Wacana penghentian sementara (mothballing) PLTU batu bara seperti PLTU Suralaya kembali mencuat. Hal itu tak lepas dari meningkatnya urgensi transisi energi di Indonesia dan tekanan mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil.

Direktur Eksekutif Daulat Energy, Ridwan Hanafi, mengatakan, urgensi opsi mothballing PLTU Suralaya didukung logika teknokratis. Sebab, kebijakan memensiunkan PLTU batubara masih terhambat oleh faktor klasik.

"Yaitu keterbatasan pendanaan," kata Ridwan melalui keterangan tertulis, 3 Juni 2025.

Dia menilai skema mothballing sebagai solusi moderat. Sebab, tidak serta-merta memensiunkan unit pembangkit dan memberikan ruang untuk melakukan penyesuaian dan efisiensi operasional. 

"Pendekatan ini juga dapat mengurangi tekanan terhadap sistem keuangan PLN dan membuka jalan bagi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) untuk mengambil peran lebih besar," ungkap dia.
 

Baca juga:  Sugeng Suparwoto Dukung Penggunaan Teknologi Co-Firing di PLTU

Dia menyampaikan sejumlah pembangkit EBT di Jawa mulai menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung bauran energi nasional. Seperti PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp yang dapat menyuplai energi bersih untuk 50.000 rumah tangga dan mengurangi emisi 214.000 ton karbon dioksida per tahun.

Lalu, ada PLTA Jatigede berkapasitas 110 MW, PLTA Saguling berkapasitas 844 MW, dan PLTA Rajamandala berkapasitas 47 MW.

“Momentum ini semestinya cukup untuk merevisi arah kebijakan ketenagalistrikan, dan menata ulang prioritas pembangkit berdasarkan efisiensi, emisi, dan kontribusinya terhadap bauran energi nasional,” tutur Ridwan.

Dalam konteks geopolitik dan komitmen iklim global, Ridwan menambahkan bahwa kebijakan transisi energi Indonesia harus dibangun berdasarkan kemandirian dan rasionalitas ekonomi. Penyusunan kebijakan bukan atas dasar tekanan internasional semata.

Menurut dia, skema mothballing memberikan fleksibilitas tanpa mengorbankan pasokan. PLTU Suralaya bisa tetap difungsikan kembali saat dibutuhkan, seperti saat beban puncak atau gangguan sistemik. 

"Namun hingga saat itu tiba, mengistirahatkan unit-unit tua adalah langkah efisien yang mendukung kesehatan publik dan keberlanjutan lingkungan," ujar dia.