Jakarta: Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil merealisasikan target pemerintah menguasai 1 juta hektare hutan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H. Hutan tersebut sebelumnya dikuasai oleh perorangan maupun korporasi secara ilegal. 

Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu, 26 Maret 2025. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung itu mengapresiasi semua elemen yang tergabung dalam Satgas PKH atas sinergitas demi menertibkan kawasan hutan.

"Sehingga dengan ini target 1 juta sebelum Hari Raya Lebaran telah kita peroleh," ujar Febrie saat dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 26 Maret 2025.

Berdasarkan data per 23 Maret 2025, Satgas PKH sudah menguasai 1.100.674,14 hektare lahan dari 1.177.194,34 hektare ketersediaan lahan yang diterima. Sebaran tersebut mencakup 64 kabupaten di sembilan provinsi dari 369 perusahaan.
 

Baca juga:  Kejagung Serahkan 216 Ribu Ha Lahan Sawit Hasil Sitaan Korupsi ke BUMN

Menurut Febrie, Satgas PKH telah melakukan penyerahan tahap I lahan kawasan hutan seluas 221.868,421 hektare pada 10 Maret 2025. Lahan tersebut sebelumnya dikuasai PT Duta Palma Group kepada BUMN PT Agrinas Palma Nusantara (persero).

"Alhamdulillah, pada hari ini Satgas PKH kembali bersiap untuk menyerahkan luasan lahan kawasan hutan yang akan diserahkan seluas 216.997,75 hektare yang terdiri dari 109 perusahaan," ungkap dia.

Satgas PKH dibentuk Presiden Prabowo Subianto lewat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 pada 21 Januari 2025. Pada penugasannya, Febrie dibantu oleh tiga Wakil Ketua, yakni Kepala Staf Umum TNI, Kepala Bareskrim Polri, dan Deputi Bidang Investasi BPKP.

Adapun anggota Satgas PKH antara lain berasal dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Informasi Geospasial.