Dugaan Maladmistrasi dan Monopoli Pelaksanaan Haji Dilaporkan ke KPK

Jakarta: Masyarakat Pemerhati Haji (MPH) membuat laporan terkait dugaan maladmistrasi dan monopoli dalam pelaksanaan haji di Indonesia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelapor menyebut ada perusahaan yang memutar bendera untuk mendapatkan tender pelayanan haji.

"(Perusahaan itu sudah) pelayan dai tahun-tahun sebelumnya, cuma berganti baju saja," kata Ketua MPH Nu’man Fauzi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Oktober 2025.

Nu’man menyebut pihaknya sudah memberikan sejumlah data terkait dugaan maladministrasi dan monopoli bisnis terkait pelaksanaan haji ini ke KPK. Menurut dia, permainan kotor ini merugikan jamaah.

"Masih banyak jemaah terlantar segala macam. Terlantar ini bukan sedikit, laporan yang kami dapatkan itu, terlantarnya itu bisa 400 orang," ujar Nu’man.

Ketua MPH Nu’man Fauzi. Foto: Metrotvnews.com/Candra Yuri Nuralam

Menurut Nu’man, permainan kotor ini membuat banyak jamaah terdaftar di aplikasi Nusuk, namun, tidak mendapatkan gelang haji. Akibatnya, ada fasilitas yang tidak bisa digunakan oleh jamaah sampai kurang mendapatkan makanan yang cukup.

"Dan akhirnya mereka, apa namanya, mencari sedekah-sedekah saja, bisa sekali, bahkan mereka dapatkan misalnya pagi (makan), itu dibagi menjadi (makan) siang, malam," ucap Nu’man.

KPK diharap menindaklanjuti laporan tersebut. Sebab, MPH menduga permainan kotor ini berlanjut pada musim haji 2026.