KPK Temukan Penyelewengan Pembagian Kuota Petugas Haji

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adana penyelewengan dalam pembagian kuota petugas haji. Informasi itu dikaitkan dengan memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag), pada Rabu, 1 Oktober 2025.

“Dalam pemeriksaan ini, KPK juga menemukan adanya kuota petugas haji ang diduga turut disalahgunakan,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Oktober 2025.

Para saksi yang diperiksa yaitu FMN, MFT, SR, HA, dan LAJ. Mereka semua merupakan perwakilan penyelenggaraan badan haji khusus (PIHK) atau biro travel haji dan umrah di Indonesia.

Budi juga menyebut penyidik meminta mereka menjelaskan mekanisme pembayaran PIHK. Pembayaran tidak langsung dilakukan dari perusahaan ke Kemenag.
 

Baca juga: KPK Sebut Kasus Kebocoran Anggaran Bisa Temukan Dalang Korupsi Kuota Haji

“Para saksi didalami terkait mekanisme pembayaran dalam penyelenggaraan haji khusus oleh PIHK-PIHK melalui user yang dipegang oleh asosiasi,” ucap Budi.

Ilustrasi ibadah haji. Foto: Dok. Kemenag.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025.