Kaleidoskop bidang Pertahanan 2025, Pengaktifan Kembali Siskamling hingga Peremajaan Alutsista

Jakarta: Tahun 2025 menjadi momentum penting memperkuat sistem pertahanan di Indonesia. Tahun ini, sistem pertahanan berbasis masyarakat diaktivasi kembali, yakni melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling). 

Pengaktifan kembali ditandai dengan instruksi pada September 2025 melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Seluruh kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) untuk mengaktifkan kembali Siskamling hingga tingkat RT/RW.

Instruksi tersebut diberi landasan hukum berupa Surat Edaran Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025. SE itu menekankan peran satuan pelindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan.

Aktivasi kembali itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Yakni, untuk memperkuat deteksi dini terhadap ancaman keamanan dan membangun solidaritas sosial. 

Dalam implementasi aktivasi tersebut, beberapa daerah sudah melakukan gerakan terkait. Contohnya di Surabaya yang menginisiasi kampung tangguh untuk mennghidupkan kembali Siskamling.
 

Langkah tersebut diperluas hingga ke seluruh Jawa Timur. Yakni, melalui penyiapan 145 ribu pos jaga dan 8.500 poslinmas untuk memperkuat pengamanan di daerah.

Pemerintah pusat ingin mengedepankan modernisasi dalam aktivasi kembali Siskamling. Terutama, tak lagi menggunakan cara tradisional, namun mengarah pada integrasi laporan berbasis digital.

Dalam hal ini, masyarakat menjadi benteng awal untuk mencegah aksi kriminal, termasuk peredaran narkoba. Sekaligus, menjadi wadah gotong royong warga.

Selain Siskamling, pemerintah melakukan terobosan di bidang pertahanan tahun ini. Khususnya, dalam memberantas praktik tambang ilegal. 

Melalui TNI, masyarakat, dan lintas kementerian, upaya ini dilakukan melalui pembentukan Satun Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Regulasi tersebut memberikan mandat TNI untuk terlibat menertibkan kawasan hutan dari aktivitas ilegal.

Penertiban ini dibuktikan dengan langkah konkret untuk memberantas tambang ilegal. Pada November 2025, Satgas PKH menindak tambang timah ilegal di lahan seluas 315,48 hektare di Bangka Belitung.

Dalam operasi yang dipimpin Panglima TNI Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu, Satgas PKH menyita lahan dan mengamankan 14 alat berat. Penindakan tersebut diprediksi dapat mencegah kerugian negara hingga Rp9 triliun. 
 
Satgas PKH juga menyita 62,5 hektar lahan nikel ilegal di Desa Laro Enai, Morowali. Teranyar, TNI melakukan operasi gabungan dan menutup 55 titik tambang emas ilegal di Gunung Halimun Salak, pada Desember 2025. 

Keterlibatan TNI di Satgas PKH merupakan bagian dari visi pemerintah. Terutama, untuk menyelamatkan potensi pendapatan negara Rp300 triliun yang hilang akibat mafia tambang.

Masih di bidang pertahanan, pemerintah melalui TNI AD meningkatkan penguatan wilayah lewat peresmian komando teritori baru. Pembangunan 6 Kodam diresmikan pada Agustus 2025, sehingga ada 21 Kodam di Indonesia.

Rincian kodam, yakni Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang mencakup Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol yang mencakup Sumatera Barat dan Jambi. Selanjutnya, Kodam XXI/Radin Inten yang Mencakup Lampung dan Bengkulu, Kodam XXII/Tambun Bungai yang mencakup Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, dan Kodam XXIII/Palaka Wira yang mencakup Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

TNI AD menargetkan pembangunan Kodam baru itu rampung di akhir 2025. Dalam target jangka panjang, TNI AD menargetkan penambahan 22 Kodam hingga 2029. 

Penguatan lain di bidang pertahanan juga dilakukan pemerintah Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dalam pembelian pesawat untuk TNI AU, sebagai upaya modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista).
 
Pemerintah membeli Jet Tempur KAAN dari Turki pada Juli 2025. Sebanyak 48 jet tempur siluman dibeli dalam ajang pameran IDEF 2025 Istanbul. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang membeli pesawat tempur siluman ini.

Dalam modernisasi alutsisa juga dilakukan kontrak pembelian 42 unit pesawat tempur Rafale dari Prancis. Pesawat Rafale kloter pertama dijadwalkan tiba pada Januari 2026.

Tahun ini, TNI AU menerima kedatangan jet tempur T-50i Golden Eagle. Pesawat itu dibeli dari Korea Selatan.

Pemerintah Indonesia juga menjajaki pembelian pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat. Namun, masih dalam tahap pembahasan intensif, yakni terkait urgensi dan efisiensi anggaran.

Proyeksi ke depan, Indonesia juga melirik jet tempur Chengdu J-10C buatan China. Armada udara itu diyakini dapat melengkapi kekuatan udara nasional.