Andre Rosiade Koordinasi Bareskrim Berantas Tambang Ilegal di Sumbar

Jakarta: Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Senin pagi, 12 Januari 2026. Politikus Partai Gerindra itu datang untuk berkoordinasi dengan Bareskrim Polri soal pertambangan ilegal di Sumatra Barat (Sumbar).

"Pagi ini saya datang ke Bareskrim Mabes Polri melakukan koordinasi dengan Direktorat Tipidter untuk soal kasus penambangan ilegal yang ada di Sumatra Barat," kata Andre di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.
 

Andre menyoroti kasus tambang emas ilegal di tanah seorang nenek bernama Saudah, 63 di Jorong Lubuak Aro, Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat. Diketahui, Nenek Saudah mengalami penganiayaan setelah menolak aktivitas tambang emas ilegal di tanah miliknya.

Menurut Andre, kasus Nenek Saudah itu adalah puncak gunung es. Andre menyebut beberapa tahun belakang, marak peti penambangan emas ilegal di Sumatra Barat. Seperti di Kabupaten Pasaman, di tanah Nenek Saudah. Lalu di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Salur Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan beberapa tempat lainnya.

"Jadi yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kasus Nenek Saudah ini hanya seperti gunung es. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri Dirtipiter," ujar Andre.

Andre berharap hasil koordinasi ini bisa membuat Mabes Polri segera menurunkan tim ke wilayah tambang ilegal tersebut. Terlebih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat turun mengatasi permasalahan tambah ilegal. Bahkan, kasus tambang ilegal sempat hilang beberapa bulan, namun setelah itu muncul kembali.

"Kita harapkan hari kedatangan saya untuk berkoordinasi dalam rangka memastikan ini selesai. Dan juga kita berharap aparat penegak hukum yang ada di Sumatra Barat, khususnya polres-polres yang punya titik penambangan ilegal ini tidak menutup mata," ungkap Andre.

Sebab, kata dia, penambangan ilegal di Sumbar sudah rahasia umum. Masyarakat luas sangat tahu bahwa ada tambang-tambang ilegal di sungai-sungai Pasaman, Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan itu ada. Maka itu perlu diatasi segera. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto komitmen untuk menegakkan hukum terhadap tambang-tambang liar dan tambang-tambang ilegal.


Ilustrasi tambang. Foto: Media Indonesia/Duta.

"Apalagi kita tahu bulan lalu bagaimana bencana alam melanda Sumatra. Dan kita tentu tidak ingin kerusakan lingkungan ini membuat bencana alam baru datang lagi," ujar Andre.

Dia menuturkan terkait berkoordinasi dengan Bareskrim ini, sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang memang tegas menghilangkan tambang ilegal dan tambang liar. Di sisi lain, ia berharap penanganan kasus nenek Saudah tidak hanya berhenti pada pidana penganiayaan, tapi juga mengusut tambang ilegal.

"Kita tidak ingin orang-orang yang selama ini berlindung dan kebal para penambang liar ini selamat. Untuk itu, saya datang agar ada penjeratan hukum yang konkret dan terukur dan jelas. Para pelaku penambang liar dan ilegal di Sumatra Barat segera ditangkap," pungkas Andre.