Menkum: Keadilan Restoratif Bukan untuk Korupsi hingga Kekerasan Seksual

Jakarta: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat ketentuan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ). Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk sejumlah kasus. 

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membeberkan kasus yang tidak bisa diterapkan RJ. Yakni, tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran tindak pidana hak asasi manusia (HAM) berat, dan juga pencucian uang.

"Termasuk kekerasan seksual. Jadi, itu sama sekali tidak mungkin dilakukan RJ ya sesuai dengan KUHAP yang baru,” ujar Supratman dikutip dari Antara, Selasa, 6 Januari 2026.

Hal senada juga disampaikan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra. Dia menegaskan, tidak semua kasus bisa diselesaikan melalui RJ.