Imbas Skandal Korupsi, Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Mundur

Kyiv: Andriy Yermak, Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, mengundurkan diri setelah kediamannya digeledah oleh Biro Antikorupsi Nasional Ukraina (NABU) pada 28 November 2025.

Melansir Kyiv Independent, penggeledahan itu terkait penyelidikan dugaan korupsi di perusahaan listrik tenaga nuklir milik negara, Energoatom, yang disebut sebagai penyelidikan korupsi terbesar selama masa kepemimpinan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky,.

"Akan ada penyegaran di Kantor Presiden," ujar Zelensky, dikutip dari Kyiv Independent, 28 November 2025.

"Andriy Yermak, Kepala Kantor Presiden, telah mengajukan pengunduran diri. Saya berterima kasih kepada Andriy karena selalu menyampaikan posisi Ukraina dalam jalur negosiasi persis seperti yang dibutuhkan," ujar Zelensky dalam pernyataan yang sama, dikutip dari Kyiv Independent, 28 November 2025.

Zelensky menegaskan bahwa perombakan struktur di lingkaran dalamnya itu bertujuan meredam isu liar yang berkembang di tengah publik. Ia menyebut akan segera berkonsultasi dengan sejumlah nama untuk mencari pengganti Yermak sebagai Kepala Kantor Kepresidenan.

"Besok saya akan menggelar konsultasi dengan mereka yang bisa memimpin institusi ini," ucap Zelensky, dikutip dari Kyiv Independent, 28 November 2025.
 

Skandal Korupsi Ukraina

Foto: Yermak dan Zelensky. (Global Images Ukraine via BBC)

Menurut laporan Kyiv Independent, Yermak sedang diselidiki NABU dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan Energoatom, monopoli listrik tenaga nuklir milik negara.

Dalam kasus ini, delapan tersangka telah didakwa, sementara Timur Mindich—sering disebut sebagai orang dekat presiden—diduga menjadi otak skema korupsi tersebut.

Yermak sendiri tidak disebut sebagai tersangka, namun posisinya menjadi sorotan setelah rangkaian operasi penggeledahan dan pemeriksaan oleh aparat antikorupsi.

Di tengah proses hukum itu, Zelensky menandatangani dekret pemberhentian yang diunggah di situs resmi Kantor Kepresidenan, sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan salah satu orang kepercayaannya.

Pengunduran diri Yermak juga berdampak pada konfigurasi tim negosiasi Ukraina di forum internasional. Sebelumnya, Yermak ditunjuk memimpin delegasi Ukraina dalam perundingan dengan Amerika Serikat di Swiss pada 23 November 2025.

Setelah mundur, Zelensky menyebut delegasi Ukraina dalam pembicaraan perdamaian akan diisi oleh Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, Kepala Staf Umum, perwakilan Kementerian Luar Negeri, dan pejabat intelijen.

Nama Rustem Umerov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, juga terseret dalam penyelidikan Energoatom.

Ia disebut tengah diperiksa dalam perkara yang sama, meski hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Dua pejabat lain yang ikut tersentuh skandal ini—Menteri Kehakiman Herman Halushchenko dan Menteri Energi Svitlana Hrynchuk—telah diberhentikan pada 19 November 2025, juga tanpa penetapan status tersangka.

Laporan investigatif media lokal Ukrainska Pravda yang dikutip Kyiv Independent menyebut Yermak diduga ikut terlibat dalam skandal tersebut dan oleh penyidik dijuluki "Ali Baba". Julukan itu muncul dalam berkas penyelidikan, di mana sosok "Ali Baba" diduga mengoordinasikan upaya untuk menghalangi kerja lembaga antikorupsi.

"Menurut penyidik, 'Ali Baba' menggelar pertemuan dan memberi tugas kepada aparat penegak hukum untuk memastikan mereka menganiaya detektif NABU dan jaksa antikorupsi," sebut Kepala Kejaksaan Antikorupsi Ukraina Oleksandr Klymenko, dikutip dari Kyiv Independent, awal November 2025.

Yermak diangkat sebagai Kepala Kantor Kepresidenan pada 2020 dan sejak itu disebut mengumpulkan pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya di lingkar kekuasaan Ukraina.

Meski kerap dikritik karena dianggap terlalu berkuasa, Zelensky selama ini terus membelanya dan menegaskan bahwa ia percaya pada loyalitas serta kinerja Yermak.

"Yermak adalah manajer yang kuat. Saya menghormatinya karena hasil kerjanya. Ia melakukan apa yang saya minta dan menjalankan tugas-tugas itu," ujar Zelensky dalam wawancara dengan Bloomberg tahun lalu, dikutip kembali oleh Kyiv Independent.
 

Baca Juga: Trump Disebut Akan Mengakui Sejumlah Wilayah Ukraina yang Diduduki Rusia

 

Pengunduran Diri Yermak Dinilai Positif

Keputusan pengunduran diri Yermak disambut positif sejumlah politisi oposisi. Yaroslav Zheleznyak, anggota parlemen dari Partai Holos, menilai langkah itu menjawab dua persoalan sekaligus: kebutuhan pembaruan tata kelola negara dan keharusan merespons skandal Mindich yang sudah menjadi sorotan besar di Ukraina.

Zheleznyak menyebut sedikitnya ada empat nama yang dibicarakan sebagai kandidat pengganti Yermak: Perdana Menteri Yuliia Svyrydenko, Menteri Transformasi Digital Mykhailo Fedorov, Kepala Intelijen Militer Kyrylo Budanov, dan Menteri Pertahanan Denys Shmyhal; dari keempatnya, ia menilai Shmyhal paling layak menduduki kursi tersebut.

Politisi dari Partai Pelayan Rakyat (Servant of the People) yang menjadi kendaraan politik Zelensky turut menyambut baik pengunduran diri tersebut.

Oleksandr Merezhko, salah satu legislator senior partai, menyebut keputusan Yermak untuk mundur dan Zelensky untuk menerima pengunduran diri itu sebagai langkah yang tepat.

Ia membuka kemungkinan bahwa pengganti Yermak bisa datang dari luar tim kepresidenan saat ini, sejalan dengan gagasan "reset" yang disampaikan presiden.

Dari sisi mitra internasional Ukraina, Uni Eropa menyatakan tengah mencermati perkembangan situasi politik di Kyiv. Juru bicara Komisi Eropa, Guillaume Mercier, menegaskan bahwa lembaganya memantau operasi penggeledahan NABU dan langkah-langkah yang diambil pemerintah Ukraina.

"Kami telah melihat kabar tentang penggeledahan yang dilakukan NABU dan SAPO hari ini serta pengunduran diri Kepala Kantor Presiden. Kami memahami bahwa penyelidikan masih berjalan," ujar Mercier, dikutip dari Kyiv Independent.

Ia mengingatkan bahwa agenda pemberantasan korupsi tetap menjadi salah satu pilar utama dalam proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa.

"Upaya antikorupsi tetap menjadi hal yang sentral bagi upaya Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, dan aksesi menuntut upaya berkelanjutan untuk menjamin kapasitas kuat dalam memerangi korupsi dan penghormatan terhadap supremasi hukum," ujar Mercier, dalam pernyataan yang sama.