Rentetan Pelanggaran Dinilai Masuk Kategori Kejahatan Pemilu

Jakarta: Rentetan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai bukan sekadar kecurangan. Fenomena itu disebut sebagai awan kelam bagi demokrasi Indonesia.

“Mencermati data, yang sedang berlangsung lebih dari kecurangan pemilu, namun sudah masuk dalam kategori kejahatan pemilu,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Halili Hasan saat dihubungi, Senin, 12 November 2024.

Halili mengatakan kejahatan itu melibatkan pelaku di seluruh lapis jenjang dan jabatan aparatur negara. Mulai dari presiden hingga kepala desa.

“Penyimpangan tidak hanya melibatkan sumber daya berupa human power atau anggaran, namun juga berupa kebijakan yang dimanipulasi dan disabotase sedemikian rupa,” ujar dia.

Halili menyebut praktik itu bertujuan memenangkan kandidat tertentu. Parahnya, jumlah kasus kecurangan semakin melonjak.

“Pada periode pemantauan awal antara Mei-Oktober 2023 yang hanya 50-an kasus, terjadi lonjakan hampir 300 persen dalam 3 bulan terakhir,” ujar Direktur Eksekutif Setara Institute itu.