DPR-Pemerintah Beda Pendapat Soal Kekhususan Jakarta

Jakarta: Pemerintah dan DPR belum sepakat soal Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ). Utamanya, terkait pemindahan DPR ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Tadi diskusi di fraksi terus dengan beberapa temen juga terkait dengan DIM Nomor 572 sebenarnya sudah memayungi semua. Bahwa terkait dengan kesiapan pindah ke IKN itu menyesuaikan dengan kondisi lapangan," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek di Ruang Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.

Dalam DIM itu, disebutkan penyelenggaraan pemerintahan termasuk tempat kedudukan lembaga Negara, lembaga, dan organisasi lainnya dapat dilaksanakan atau berkedudukan di DKJ. Hal ini menyesuaikan dengan tahapan dalam peraturan presiden (perpres) perincian rencana induk IKN.
 

Baca: Pemerintah dan DPR Sepakat Pilgub DKJ Hanya Satu Putaran

Awiek pribadi ingin DKJ menjadi kota khusus legislasi. "Saya sempat berpikir begini tadi, kalau sekalian dibikin kekhususan bisa gak misalkan di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, parlemen," ucap Awiek.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengakui bahwa pemerintah tidak sependapat dengan DPR. IKN, kata dia, sudah dikonsep tidak hanya dijadikan pusat pemerintahan.

"Izinkan pemerintah berbeda pendapat, dalam hal ini kami menurut pemerintah jangan biarkan kami saja di sana, kita itu harus bersama dalam konteks negara kesatuan," ucap Suhajar.

Awiek kembali menimpali. Ia mengatakan kegiatan legislasi tetap di DKJ meskipun nantinya aktivitas parlemen tetap ada di IKN.

"Pemerintah tetap berkeinginan bahwa kita akan pindah penuh samuanya ke sana. Memang konsepnya bertahap, izin pimpinan," kata Suhajar.