Kapolri Minta Waktu Tuntaskan Kasus Penyadapan Ilegal

Jakarta: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta masyarakat memberikan waktu kepada Polri untuk menuntaskan kasus penyadapan ilegal yang menimbulkan keresahan di kalangan pimpinan negara, tokoh politik, hingga tokoh masyarakat.

Menurutnya, polri akan terus mengoptimalkan upaya penyelidikan guna mengungkap kasus tersebut.

"Beri kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," kata Suyudi usai rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.

Ia mengatakan, persoalan penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi perhatian masyarakat. Kasus ini juga menimbulkan keresahan di kalangan pimpinan negara dan jajarannya, serta sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat yang disebut menjadi korban.

"Ini menjadi keresahan pimpinan negara, dan jajaran dan tokoh-tokoh politik dan tokoh masyarakat dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal," ujarnya.

Oleh karena itu, Suyudi meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada Polri untuk bekerja dan menuntaskan persoalan tersebut. Ia memastikan institusinya akan berupaya mengungkap kasus tersebut dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

"Kami Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat," tegasnya.

Kasus ini bermula dari dugaan perintah penyadapan secara lisan oleh sejumlah pihak. Aktivitas tersebut kemudian diduga dilakukan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PLX.

Persoalan mulai terungkap setelah muncul dugaan perintah pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Laporan itu selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.